Kemenkumham Bengkulu Verifikasi Faktual LBH Narendradhipa

0
35

BengkuluKito.Com, – Dalam rangka verifikasi dan akreditasi (Verasi), Tim Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Bengkulu melaksanakan verifikasi faktual terhadap Calon Organisasi Bantuan Hukum (OBH) periode 2021-2024, LBH Narendradhipa.

Verifikasi faktual ini sebagai persyaratan untuk mengeluarkan rekomendasi pengurusan akreditasi lembaga dalam pelaksanaan pemberian advokasi hukum kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin yang bekerja sama dengan Kemenkumham.

Tim Pokjada langsung mendatangi Kantor LBH Narendradipa, di Curup Kabupaten Rejang Lebong, Senin (3/5/2021).

Kasubag Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, Oliver Sitanggang mengatakan, hal ini merupakan tahapan lanjutan setelah sebelumnya dilaksanakan verifikasi administrasi secara online dan pemeriksaan dokumen fisik di Kanwil Kemenkumham Provinsi Bengkulu.

“Melalui tahapan verifikasi faktual lapangan, Tim Pokjada meninjau secara langsung keberadaan kantor sekretariat calon OBH,” ucapnya.

Kedatangan hari ini, kata dia, adalah untuk memeriksa kelengkapan sarana prasarana kantor dalam rangka menunjang pelayanan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin.

Ia menuturkan, sebelumnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Narendradhipa sudah melakukan tahapan pendaftaran dari tanggal 4-26 maret 2021, dan mengupload ke aplikasi Sinbankum.

“Rencana hari Rabu (5/5/2021) nanti kita akan membuat rekomendasi ke Pokja pusat. Setelah itu keputusannya ada di pusat,” terangnya.

Direktur LBH Narendradhipa, Riyan Franata, mengungkapkan dengan hadirnya Tim Pokjada diharapkan LBH Narendradhipa bisa menjadi salah satu LBH yang berhasil lolos verifikasi dan terakreditasi sebagai Organisasi Bantuan Hukum dalam waktu dekat.

Sehingga, lanjut Riyan, target kerja lembaga akan semakin fokus kepada masyarakat yang kurang mampu/miskin, baik untuk pelayanan dalam bidang litigasi maupun non litigasi.

“Pada prinsipnya kami keluarga besar LBH Narendradhipa berharap bisa lolos verifikasi dan akreditasi tahun ini agar bisa lebih banyak berperan dan membantu permasalahan hukum bagi masyarakat tidak mampu/miskin,” harapnya.

“Alhamdulillah sejauh ini kasus hukum yang melibatkan masyarakat miskin di Provinsi Bengkulu dan sekitarnya sudah cukup banyak yang ditangani oleh LBH Narendradipa, baik yang sudah sampai pada tahap putusan maupun yang sedang berproses di tingkat kepolisian hingga pengadilan,” tambah dia.

Diketahui, jumlah advokat yang berada di LBH Narendradhipa saat ini sebanyak 14 orang dan 15 orang paralegal. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here