Penundaan Pengesahan Raperda RTRW Tunggu Evaluasi Kemenlhk

0
11

BengkuluKito.Com, – Ditundanya rencana pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 oleh DPRD Provinsi, lantaran menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemenlhk).

Pimpinan DPRD Provinsi saat memimpin rapat paripurna. 

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Hanura DPRD Provinsi, Usin Abdisyah Putra Sembiring, saat digelar rapat paripurna, Jum’at (30/4/2021).

Usin Abdisyah Putra Sembiring saat mengikuti rapat paripurna.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu saat mengikuti rapat paripurna terkait penundaan pengesahan Raperda RTRW.

“Ditunda karena masih menunggu hasil evaluasi dari Kemenlhk tentang perubahan peruntukan kawasan hutan. Pada prinsipnya kami sepakat untuk menunda pengesahan Raperda RTRW 2012-2032,” kata Usin, di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu.

Menanggapi hal itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang hadir dalam Rapat Paripurna mengatakan untuk menerima apapun keputusan dari DPRD Provinsi Bengkulu selagi hal itu dipandang berguna dan bermanfaat bagi kemajuan pembangunan Provinsi Bengkulu kedepannya.

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah saat menghadiri rapat paripurna.

“Memang ada penundaan pengesahan dari DPRD, ya kita ikuti saja dulu. Karena memang pembahasannya perlu lebih intensif lagi,” ujarnya, usai mengikuti Rapat Paripurna.

Ia menuturkan, pembahasan RTRW ini memang sudah lama sejak beberapa tahun lalu, sehingga Panitia Khusus perlu membahas lebih mendalam lagi dari segi regulasi maupun dari segi pemanfaatan ruang.

Namun di sisi lainnya, terang gubernur, perubahan status peruntukan kawasan hutan itu tidaklah mempengaruhi Tata Ruang Wilayah hanya mengakomodir nomenklatur saja.

“Usulan perubahan status kawasan itu bisa kapan saja sesuai kebutuhan daerah dan tidak merubah Tata Ruang Wilayah. Namun DPRD lebih fokus ke arah itu, ya kita ikuti saja,” tandasnya. (Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here