Rapat Paripurna, Pansus Sebut 106 Pasal Raperda RTRW Alami Perubahan

0
18

BengkuluKito.Com, – Dewan Provinsi Bengkulu kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) atas Raperda tentang Perubahan Perda Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2032.

Rapat Paripurna ke 9 Masa Persidangan ke 1 Tahun Sidang 2021 ini dipimpin Ketua DPRD Provinsi Ihsan Fajri, yang dihadiri Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah.

DPRD Provinsi Bengkulu saat menggelar rapat paripurna, yang dihadiri Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah. 

Dikatakan Ketua Pansus Jonaidi, dari 143 pasal yang terdapat dalam Raperda RTRW 2021-2032, setelah dilakukan pembahasan oleh Pansus maka terdapat 106 pasal yang mengalami perubahan.

“Raperda tentang RTRW Provinsi Bengkulu tahun 2021-2032 terdiri dari 106 pasal yang mengalami perubahan, di mana 37 pasal dihapus, 71 pasal diubah, 23 pasal disisip serta 12 pasal tetap,” terang Jonaidi, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (26/4/2021).

Ketua Pansus Raperda RTRW, Jonaidi saat menyerahkan laporan hasil pembahasan Pansus ke pimpinan DPRD Provinsi.

Ia menuturkan, dari hasil pembahasan serta berbagai masukan dan saran yang dihimpun dari berbagai pihak, maka Pansus memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.

Di antaranya, Pansus meminta kepada gubernur agar status Perda RTRW harus mendapat evaluasi dari menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur.

“Jadi status Perda RTRW sama seperti Perda APBD,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, dalam melakukan evaluasi Perda Provinsi tentang RTRW daerah, hendaknya berkoordinasi dengan menteri yang mengurusi tentang tata ruang.

Anggota dan pimpinan dewan poto bersama Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah, usai rapat paripurna. 

“Jika disetujui, pada paripurna berikutnya maka Perda ini wajib mendapatkan evaluasi dari menteri terkait dan hasil evaluasi tersebut diserahkan dan dibahas kembali oleh DPRD Provinsi Bengkulu jika ada evaluasi atau catatan-catatan,” jelasnya.

Dirinya berharap gubernur dan jajarannya dapat segera menindaklanjuti semua tahapan evaluasi sampai disahkannya Raperda tersebut menjadi Perda dan teregister.

“Diminta kepada gubernur dan jajarannya dapat menyesuaikan dokumen teknis, lampiran peta dan lampiran dokumen lainnya disesuaikan dengan hasil rapat Pansus hari ini dan disampaikan ke DPRD Provinsi sebagai lampiran yang tidak dapat dipisahkan,” tandasnya. (Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here