Dugaan Penyiksaan Almarhum Sahbudin di Bengkulu Utara, KontraS Surati Irwasum Mabes Polri

0
45

BengkuluKito.Com, – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), melayangkan surat kepada Irwasum Mabes Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto, terkait dugaan praktik-praktik penyiksaan yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polres Bengkulu Utara (BU) terhadap Almarhum Sahbudin bin Japrudin.

“Betul mas, itu surat dari kami,” kata Staf Hukum KontraS, Andi Muhammad Rezaldy, melalui pesan WhatsApp, Jum’at (16/4/2021).

Dalam surat dengan Nomor : 150/SK-KontraS/IV/2021, KontraS mengajukan permohonan evaluasi dan pengawasan terkait proses hukum dugaan praktik penyiksaan yang dialami Almarhum Sahbudin di Bengkulu.

Surat tersebut langsung ditandatangani Wakil Koordinator Badan Pekerja KontraS
Arif Nur Fikri, pada 15 April 2021 di Jakarta.

“Kami Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), bermaksud
mengajukan permohonan evaluasi dan pengawasan atas pemeriksaan terkait perkara dugaan praktik-praktik penyiksaan yang diduga dilakukan oleh sejumlah anggota Polres Bengkulu Utara terhadap Alm. Sahbudin bin Japrudin,” terangnya, dalam surat tersebut.

KontraS menyebut, proses pemeriksaan perkara tersebut dilakukan oleh Polda Bengkulu.

Adapun peristiwa dugaan praktik penyiksaan tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, korban ditangkap atas dugaan tindak pidana
penyerangan kepada anggota kepolisian;

2. Bahwa pada 9 Desember 2020, keluarga korban diinformasikan oleh pihak kepolisian
bahwa korban berada di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dan dalam kondisi
meninggal dunia;

3. Bahwa disaat yang bersamaan beredar video dugaan praktik penyiksaan, yang mana
diduga dalam video tersebut orang yang mendapatkan penyiksaan diduga merupakan
Alm. Sahbudin bin Japrudin.

Dalam video tersebut juga terlihat jelas korban mengalami luka memar dan lebam pada beberapa bagian tubuhnya.

Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, sejumlah anggota baik dari Polda Bengkulu dan
Polres Bengkulu Utara telah dilakukan proses pemeriksaan melalui mekanisme disiplin/etik.

“Namun pemeriksaan yang dilakukan, menurut hemat kami tidak dilakukan secara transparan
dan akuntabel,” sampainya.

Mengingat, sambungnya, selama ini baik pihak kuasa hukum maupun pihak keluarga korban
mendapati kesulitan untuk mendapatkan akses informasi sejauh mana proses tersebut
berjalan.

Termasuk informasi perihal hasil otopsi yang dilakukan kepada korban.

Menurut KontraS, informasi perkembangan ini penting mengingat sebagai bentuk proses transparansi dan akuntabel.

Selain itu, informasi perkembangan atas laporan sebagaimana yang dilaporkan oleh pihak kuasa hukum maupun korban wajib diberikan sebagaimana yang diatur dalam aturan internal di kepolisian tentang Sistem Informasi Penyidikan Nomor 21 Tahun 2011.

“Oleh karenanya sebagai bentuk transparansi dan akuntabel dalam proses penanganan perkara, kami mendorong agar Mabes Polri melakukan proses pengawasan,” jelasnya.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2014.

Serta, mendorong agar pihak Polda Bengkulu untuk segera menyampaikan dan memberikan informasi perkembangan penanganan terkait kematian Alm. Sahbudin bin Japrudin kepada pihak kuasa hukum maupun pihak keluarga korban.

Ditambahkannya, Komnas HAM sendiri pada 9 Februari 2021 bahkan telah mengirimkan surat ke Polda Bengkulu untuk dapat memberikan sanksi yang tegas jika ditemukan tindakan kekerasan dan/atau penyiksaan dan tidak hanya terbatas pada sanksi etik dan disiplin, tetapi juga sanksi pidana.

Bahwa mengenai sejumlah keganjilan ini, Irwasum Mabes Polri berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 5 tahun 2017 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2014, penting kiranya melakukan pengawasan dan sekaligus mendorong Polda Bengkulu untuk melakukan proses hukum kepada terduga pelaku secara akuntabel dan transparan.

Sekaligus, mendorong Polda Bengkulu untuk
segera memproses para terduga pelaku melalui mekanisme peradilan pidana.

Diketahui, surat tersebut juga ditembuskan ke beberapa kepala atau ketua lembaga, di antaranya Kapolda Bengkulu, Kapolres Bengkulu Utara, Ketua Kompolnas RI, Ketua Komnas HAM RI, dan Ketua Ombudsman RI. (JR) 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here