Paripurna LKPJ Gubernur Bengkulu Tahun 2020

0
13

BengkuluKito.Com, – Dalam rangka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bengkulu tahun 2020, anggota Dewan Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna, Senin (29/3/2021)

Disampaikan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 Ayat 1, bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Pimpinan Dewan Provinsi yang diketuai Ihsan Fajri.

“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD) dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah,” ujarnya, saat membuka Rapat paripurna ke-8 Masa Persidangan ke-1 Tahun Sidang 2021 di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu.

Selanjutnya, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan, penyusunan LKPJ Gubernur Bengkulu Tahun 2020 ini berdasarkan pada ketentuan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, saat membacakan LKPJ tahun 2020.
Rohidin saat menyerahkan LKPJ kepada pimpinan dewan provinsi.

Sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada pemerintah.

Kemudian, LKPJ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

“Dalam UU No 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah Pasal 71 Ayat 2, telah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran, gubernur berkewajiban menyampaikan LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD,” ujarnya.

Selain sebagai pemenuhan kewajiban Konstitusi, kata Rohidin, penyampaian LKPJ pada dasarnya merupakan laporan pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, yang hadir saat paripurna penyampaian LKPJ oleh Gubernur Bengkulu.

Dengan adanya LKPJ, diharapkan dapat terwujud akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan dan pelayanan masyarakat, guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Bengkulu.

Dengan mempertimbangkan agenda prioritas nasional dan isu strategis, lanjut dia, khususnya dinamika pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, yang dihadapi tahun 2020 dan mengacu pada RPJM Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021, serta dinamika pembangunan di bidang ekonomi, politik, sosial budaya.

Maka, tema yang diangkat dalam LKPJ Provinsi Bengkulu tahun 2020 adalah ‘pengembangan sektor pariwisata dan industri untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan infrastruktur, investasi, dan kualitas sumber daya manusia.

Rohidin menyebut, visi pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021, adalah terwujudnya Bengkulu yang maju, sejahtera, bermartabat, dan berdaya saing tinggi.

Capaian kinerja dari aksi yang telah diupayakan, secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Dalam lima tahun terakhir inflasi Provinsi Bengkulu berhasil turun secara drastis dari angka 5 persen di tahun 2016, menjadi 0,89 persen pada tahun 2020.

“Penurunan ini berkat kestabilan harga barang dan jasa yang terjaga sepanjang tahun,” ungkapnya.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Provinsi Bengkulu tahun 2020 meningkat. Di mana PDRB per kapita tahun 2020 sebesar 36,31 juta rupiah. Dibanding tahun 2019 hanya sebesar 36,2 juta rupiah.

PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan dibanding tahun 2019.

Di mana tahun 2020, nilai PDRB tersebut mencapai 73,34 triliun rupiah. Sedangkan tahun 2019 hanya 72,11 triliun rupiah.

3.Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -0,02 persen, jika dibandingkan tahun 2019. Sebagai akibat tertekannya ekonomi global dan nasional, sebagai dampak pandemi COVID-19.

“Akan tetapi, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, Provinsi Bengkulu merupakan provinsi yang penurunan pertumbuhan ekonomi terkecil,” sampai gubernur.

4. Penanganan masalah kemiskinan di Provinsi Bengkulu pada beberapa tahun ini telah menunjukan hasil yang signifikan.

Pada Maret 2017, angka kemiskinan Provinsi Bengkulu sebesar 16,45 persen, lebih rendah jika dibandingkan bulan Maret 2016 sebesar 17,32 persen. Atau terjadi penurunan sebesar 0,87 persen.

Pada tahun 2018 tingkat kemiskinan Provinsi Bengkulu turun sebesar 1,02 poin dan merupakan provinsi yang paling progresif menurunkan tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera.

“Dan pada tahun 2019, tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu berhasil diturunkan pada angka terendah sepanjang sejarah Provinsi Bengkulu berdiri,” terangnya.

“Berdasarkan data pusat statistik angka kemiskinan Provinsi Bengkulu sebesar 15,23, menurun 2,09 dibandingkan tahun 2016 yang menembus angka 17,16 persen,” demikian Gubernur Bengkulu. (JR/Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here