Ini Penjelasan Dirut PD Bimex Soal Dugaan Penggelapan Aset Pemprov

0
57

BengkuluKito.Com, – Terkait adanya dugaan penggelapan aset Pemerintah Provinsi Bengkulu berupa satu unit mobil Kijang yang ditarik sebagai jaminan hutang direksi masa lalu, mendapat tanggapan dari Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Bimex, Fretindo.

“Adanya opini yang berkembang sekarang ini bahwa terjadi (dugaan) penggelapan aset di PD Bimex, kami secara direksi di sini tidak pernah mengetahui hal tersebut,” katanya.

“Yang kami lakukan kemarin (Rapat bersama Pansus DPRD Provinsi), kita cuma memberikan laporan hasil audit dan itu memang audit tim independen yang tidak bisa diintervensi siapapun. Kita serahkan ke mitra kita di DPRD,” jelasnya.

Perkembangan selanjutnya hasil audit itu, kata dia, pihaknya tidak bisa berkomentar karena yang bisa berbicara selain mitra di DPRD, adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.

“Karena kami juga tidak bisa menghapus data yang sudah ada selama ini untuk dihilangkan. Data ini munculnya dari tahun 1995, dan ketika kita menduduki posisi direksi ini pembenahan internal sudah kita lakukan,” terangnya.

Ia menambahkan, penataan aset sudah dilakukan, penataan seluruh manajemen-manajemen perusahaan sudah dilakukan.

“Dan kita sudah beritikat baik terhadap barang-barang dan aset-aset yang sudah ada ini agar kita kelola ulang, kita data ulang, baik itu person yang memegang ataupun pertanggungjawaban direksi sebelumnya apa yang sudah dilakukan,” jelasnya.

Tapi, menurut Fretindo, sampai diserahkannya laporan itu tidak ada tanggapan, tidak ada juga jawaban.

“Jangankan itu, ketemu saja tidak pernah di sini. Bahkan boleh dikatakan mereka seakan-akan menyatakan ‘udah habis masa jabatan, udah clear’,” ungkapnya.

“Dan ini bukanlah kewenangan kami. Kami cuma melaporkan apa adanya dan kita berikan kepada mitra kita dan atasan kita di pemerintah provinsi untuk mengklarifikasi,” sampainya.

Dijelaskannya, barang (mobil Kijang) itu tidak terdata di Bimex, tapi di neraca Bimex barang tersebut masuk sebagai aset.

“Seketika masuk, satu kata pun tidak ada menyebutkan barang itu milik Bimex. Di sini kita bingung, barangnya masuk di data aset kita, tetapi secara administrasi tidak ada satu lembar pun surat menyatakan itu milik Bimex,” ungkapnya.

Asumsi sementara, lanjut dia, barang itu kemungkinan masih asetnya pemerintah provinsi, dan mungkin yang lebih mengetahui aset ini pemerintah provinsi.

“Kewajiban kita sudah kita laksanakan sebagai direksi, audit sudah kita laksanakan dan itu kewajiban final kita,” sampainya.

Dia menjelaskan, periode audit kemarin yang diminta dari DPRD itu audit tahun terakhir dilaksanakan.

“Tapi kita tetap mengacu kepada periodik, artinya ketika kita data dari 2015 itu cuma ada audit kinerja oleh BPKP,” ucapnya.

Akhirnya, kata dia, dilanjutkan lagi dari 2015 sampai 2019 untuk satu periode, dan di sinilah akhirnya dilakukan audit.

“Kita tidak mau berbicara data dari periode tahun sebelumnya, tetapi periode sebelum kita paling tidak harus kita bersihkan bahwa dari audit inilah baru terkuak data-data tersebut,” tuturnya.

Kenapa dilakukan audit terakhir ini di 2019? Sambung dia, karena ini memang permintaan kawan-kawan di DPRD, bahwa satu tahun sebelumnya.

“Kita dilantik itu kan di Desember 2019, artinya kita mulai itu di 2019, berarti audit itu harus berakhir di 31 Desember 2019,” terangnya.

Karena PD Bimex lagi pembenahan, jadi untuk audit periode ini (sekarang) belum bisa dilaksanakan. Tahun depan kemungkinan bisa dilaksanakan.

Tapi untuk audit periode sebelumnya, sampai Fretindo, sudah komulatif di sana semua. Itu proses auditnya.

“Jadi audit ini memang kita apresiasi kawan-kawan di DPRD pengen benar-benar tahu riil Bimex ini apa, berapa asetnya, kinerjanya gimana, sudah memenuhi standar atau belum. Diaudit ini sudah tergambar jelas, karena kita lampirkan audit hasil BPKP 2015 dan audit hasil akuntan publik di 2019 ini,” tutupnya.

Diketahui, aset yang diduga digelapkan tersebut terungkap saat digelar rapat Pansus DPRD Provinsi Bengkulu bersama direksi PD Bimex, Selasa kemarin (16/3/2021), dalam rangka perubahan bentuk hukum BUMD atau Perusahaan Daerah (PD) Bimex menjadi Perseroda PT Bimex, dengan agenda pembahasan penyerahan hasil audit Bimex, periode 2016-2019. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here