Jokowi Benci Produk Asing : Sebuah Paradoks (Permainan Dua Muka)

0
105

Oleh: Ricki Pratama Putra

Saya Benci Produk Asing demikian kata Pak Presiden, sebuah paradoks menurut saya, sebuah permainan dua muka yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau biasa di panggil Jokowi.

Beliau seakan memberi sinyal bahwa rezim ini peduli dengan produk lokal, tapi disaat yang sama terus membuka keran untuk melakukan impor produk-produk asing.

Hal ini dapat dilihat, bagaimana Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan akan melakukan impor beras sebanyak 1 sampai 1,5 juta ton, yang dilakukan melalui penugasan kepada Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan tahun 2021.

Hal tersebut disampaikan Airlangga Hertanto, Menteri Koordinator Perekonomian, pada Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021.

Sebuah inkonsistensi antara ucapan dan tindakan, yang semakin menggambarkan bahwa kalimat – kalimat yang dikeluarkan dari mulut pemerintah hanya kalimat – kalimat normatif yang digunakan untuk memberikan citra baik saja.

Rencana impor beras tentu sebuah kebijakan yang mengabaikan situasi yang tengah dihadapi oleh petani di dalam negeri.

Saat ini berbagai wilayah di Indonesia akan memasuki masa panen raya.

Tidak hanya itu, petani tanaman pangan khususnya padi, tengah dihadapkan pada situasi merosotnya harga gabah.

Maka untuk itu, pemerintah dalam hal ini harus lebih bijaksana dan dikaji lebih mendalam untuk mengambil keputusan. Apalagi di negeri kita tengah mengalami kenaikan jumlah produksi.

Dalam berita resmi statistik yang dirilis pada 1 Maret lalu, BPS menyebutkan bahwa potensi produksi padi Januari – April 2021 diperkirakan mencapai 25,37 juta ton gabah kering giling.

Artinya, potensi produksi beras sepanjang Januari – April 2021 mencapai 14,54 juta ton beras. Ini naik sebesar 3,08 juta ton dibandingkan tahun 2020 lalu.

Maka dari itu hentikan upaya impor beras, pemerintah harus mulai lebih memperhatikan dan mengupayakan kedaulatan pangan dengan memberdayakan petani dalam negeri.

Terakhir, sejalan dengan yang disampaikan dengan pak Henry Saragih Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), kami Gerakan Mahasiswa Petani Indonesia (Gema Petani) mendesak pemerintah segera menyusun kebijakan pangan yang strategis untuk membangun kedaulatan pangan di Indonesia.

Dan membentuk Badan Pangan Nasional yang berperan dan berfungsi mengambil kebijakan pangan di Indonesia sesuai dengan mandat Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

 

Penulis adalah Presidium Nasional Gema Petani

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here