Pansus RPPLH dan RTRW Minta Pemda Evaluasi Izin HGU

0
57

BengkuluKito.Com, – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu meminta agar pemerintah daerah (Pemda) bersama pihak terkait mengevaluasi seluruh izin Hak Guna Usaha (HGU) yang berada di dalam wilayah Provinsi Bengkulu.

Hal ini disampaikan dua Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Provinsi, yakni Pansus Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Selasa (9/3/2021).

Pansus RPPLH dan RTRW DPRD Provinsi Bengkulu saat rapat bersama pihak terkait. 

Dikatakan Ketua Pansus RPPLH, Usin Abdisyah Putra Sembiring, evaluasi terhadap izin HGU dinilai sangat urgen dan mendesak. Terlebih Raperda RPPLH akan disahkan menjadi Perda.

“Jika tidak dievaluasi dari sekarang, bisa-bisa Perda ini nantinya terkesan sia-sia saja,” ujarnya.

Ia menuturkan, berdasarkan fakta di lapangan yang ditemui saat pihaknya Sidak terkait pembahasan Raperda RPPLH, banyak ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin HGU.

“Dugaan pelanggaran itu di antaranya banyak HGU yang ditelantarkan, HGU sudah habis dan perpanjangannya tidak sesuai ketentuan, HGU yang tidak sesuai peruntukkan, dan pelanggaran lainnya,” beber Usin.

Dia menyebut, beberapa perusahaan yang mengajukan perpanjangan malah menginginkan luasan HGU-nya dipersempit.

“Ini ada apa, malah yang ada terkesan perusahaan ingin mengaburkan tanggungjawabnya,” ungkapnya.

“Jangan kambinghitamkan masyarakat terkait masalah ini lantaran menggarap HGU perusahaan,” lanjut Usin.

Selain itu, Ketua Pansus RTRW DPRD Provinsi, Jonaidi, mengatakan banyak perusahaan pemegang izin HGU disinyalir tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sehingga beberapa perusahaan harus dievaluasi.

“Terlebih hasil evaluasi itu nantinya dibutuhkan dalam pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi,” jelasnya.

Ditambahkannya, evaluasi ini benar-benar harus dilakukan satu per satu terhadap perusahaan. Pihaknya berharap Pemda dan pihak terkait lainnya jangan menganggap sepele persoalan HGU tersebut.

“Jika dibiarkan tanpa adanya evaluasi, bisa-bisa perusahaan pemegang izin HGU semena-mena terhadap daerah, tanpa memberikan sumbangsih apapun,” tandas politisi Gerindra ini. (JR/Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here