Secara Hukum Tak Ada KLB (Atas Nama) Partai Demokrat

0
35

Oleh: Taufiqurrohman Syahuri

Peristiwa Konferensi Luara Biasa (KLB) atas nama Partai Demhokrat (an. PD) yang baru saja terjadi di Sumatera Utara sebenarnya bukanlah peristiwa baru. Sudah banyak peristiwa semacam KLB oleh atas nama partai politik tertentu yang terjadi sebelumnya.

Selalu saja dalam menghadapi peristiwa demikian muncul pernyataan pro kontra, baik dari segi politik maupun legalitasnya yang berujung pada kemana keberpihakan sikap pemerintah melalui Menteri Hukum dan Ham yang berwenang memberikan ijin legalitas.

Kemudian dilanjut dengan perlawan hukum dari pihak yang kalah ke pengadilan.

Penangan yang demikian yang terus terjadi sudah tentu selalu merugikan pihak pemilik sah hak cipta atas nama dan lambang partai.

Jarang atau sama sekali tidak dikaji dari sudut kaca mata perundang-undangan, termasuk juga dari pihak pemerintah ikut larut entah sengaja atau tidak meramaikan sikap pro kontra di tengah masyarakat dengan meninggalkan pendekatan perundang-undangan.

Padahal jelas disebut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (selanjutnya ditulis UU Parpol) dalam Pasal 12 dinyatakan bahwa Partai Politik (Parpol) berhak:

1. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;

2. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;

3. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Parpol sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Hak bagi partai poltik yang sah artinya kewajiban bagi negara. Dalam konteks ini negara berkewajiban memperlakukan yang sama, sederajat, dan adil atas Parpol.

Negara wajib menjamin Parpol mengatur rumah tangganya sendiri, serta negara melindungi hak cipta atas nama dan gambar Parpol. Jadi negara tidak boleh membiarkan hak-hak Parpol tersebut diganggu oleh pihak lain.

Jadi dalam konteks ini negara tidak dibenarkan “cuek bebek” dengan mengatakan tidak berhak ikut campur dalam persoalan ini karena itu urusan rumah tangga Parpol.

Benar, jika urusan rumah tangga Parpol negara tidak boleh ikut campur.

Namun, jika persoalan itu menyangkut penggunaan hak Parpol oleh pihak lain yang tidak berhak yang meng-atas-nama-kan Parpol yang sama maka negara wajib melindungi hak Parpol yang dirugikan.

Jika hal ini dibiarkan, maka sama saja negara melakukan pembiaran terhadap penyalahgunaan hak. Peristiwa yang sama akan sangat mungkin berulang terjadi.

Bukankah dengan pendekatan pragmatis dan fasilitas akomodasi gratis akan mudah dilakukan KLB. KLB oleh siapa saja yang memiliki kekuasaan dan uang tapi defisit moral.

Sebenarnya pihak manapun yang bukan pemilik sah hak cipta dan gambar Parpol dapat dituntut secara hukum, karena ia telah melanggar hak tersebut.

Demikian juga negara menjadi wajib melindungi hak cipta atas nama dan gambar Parpol.

Pengertian hak cipta sendiri menurut UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penuntutan hukum menurut Pasal 105 UU Hak Cipta, dapat berwujud Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau Pemilik Hak terkait untuk menuntut secara pidana.

Berdasarkan analisis di atas, maka yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini Partai Demokrat sebagai pemegang hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Parpol sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah mengambil langkah hukum baik hukum perdata maupun pidana.

Serta, tidak perlu meminta kepada pemerintah untuk membatalkan KLB atas nama PD karena memang secara hukum tidak pernah ada KLB atas nama PD tersebut.

Apanya yang mau dibatalkan, sungguh pun secara defakto ada peristiwa KLB atas nama PD.

Dalam konteks ini, pemerintah wajib melindungi pihak yang memegang hak cipta yang dijamin oleh Pasal 12 UU Pemilu.

Misalnya dengan melarang kegiatan atas nama PD yang dilakukan oleh bukan PD. Ini dalam rangka melindungi hak cipta Parpol.

Tak akan ada artinya hak cipta yang disebut dalam UU Parpol, jika tidak dilindungi oleh negara.

Penulis adalah Pengajar Hukum Tata Negara FH UPN V Jakarta dan USAHID

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here