Diduga Tidak Tepat Sasaran, Penyaluran Bantuan PKH dan KIS Dipertanyakan Warga

0
33

BengkuluKito.Com, – Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang semestinya diperuntukkan bagi warga kurang mampu atau miskin diduga tidak tepat sasaran, sehingga dipertanyakan masyarakat.

Hal ini disampaikan pada kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, Masa Persidangan ke- I Tahun Sidang 2021 tanggal 1-5 Maret 2021, di Jalan Kapuas Raya.

Peserta reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring dari Kecamatan Ratu Agung dan Ratu Samban.

“Di sini tentang PKH pak, saat ini banyak yang mengajukan PKH, orang-orang yang di bawah yang sangat membutuhkan banyak sekali. Berapa banyak berkas yang ditampung di Dinas Sosial itu sekarang ini masih tertahan,” terang Ketua RT 1 Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Ansyori.

“Pertanyaannya pak, ada yang mendapat yang dahulu yang pertama itu, mereka orang-orang yang tidak pantas mendapatkan, maksud kami tidak berhak mendapatkan,” ungkapnya.

Setelah diseleksi, kata dia, dicek lagi dan diusulkan untuk penggantian ternyata tidak juga bisa keluar.

“Nama itu masih ada juga, katanya dari kementerian pusat. Kami mohon kepada pak Usin untuk mengontrol dari DPRD Provinsi ke DPRD Kota, mengontrol tentang perjalanan mekanisme penggantian tersebut,” sampainya.

Ia mengungkapkan, sudah banyak terjadi mereka yang tidak berhak mendapatkan, masih mendapatkan.

“Dan kemarin katanya sudah ada rencana program untuk pemasangan standar merek di rumah mereka itu penerima keluarga miskin. Jadi kalau ini diterapkan pak Usin, maksud kami orang-orang yang tidak berhak menerima itu dia akan malu sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, kalau sudah dipasang merek itu dan masih mau menerima, berarti mereka tidak punya malu lagi.

“Banyak itu mereka yang sudah layak masih dapat. Sedangkan masih banyak warga sanak famili masyarakat kita yang benar-benar berhak dan mengharapkan itu,” tuturnya.

“Mereka rumah tidak ada, nyewa. Anak banyak, suaminya fakir, kuli dan segala macam itu tidak dapat untuk menikmatinya. Termasuk BLT dan KIS (Kartu Indonesia Sehat). Ini susah sekali untuk mendapatkannya pak Usin. Saya mohon pada pak Usin nanti, KIS ini susah sekali mendapatkannya,” bebernya.

Dia menyebut, dengan tidak mendapatkan bantuan tersebut, orang yang benar-benar miskin menjadi tambah susah.

“Kalau mau berobat ya terpaksa bayar. Mohon petunjuknya nanti bagaimana kira-kira solusinya pak untuk mendapatkan kartu KIS tadi,” pintanya.

Selain itu, warga lainnya menyebut banyak warga yang pantas mendapatkan bantuan PKH, namun tidak dapat.

Salah seorang warga yang menyampaikan aspirasi.

“Di RT saya itu cuma berapa orang yang dapat, sedangkan yang saya temukan satu keluarga yang ibunya sudah janda, anaknya banyak, ibunya cacat nggak bisa cari nafkah, anaknya pada nganggur tapi nggak dapat sama sekali,” ungkapnya.

“PKH dia nggak dapat, BLT nggak dapat, jadi semenjak saya menjadi RT itu sudah saya usulkan,” sebutnya.

Dijelaskannya, kemarin itu ada pendataan dari Dinas Sosial, namun sampai sekarang tidak ada kabar berita lagi.

“Itu yang sering saya temukan di RT saya itu nggak dapat PKH. Paling kalau nggak salah cuma 5 atau 6 orang yang dapat. Jadi saya minta tolong masalah ini, bantuan ini sebenarnya banyak nyasar ini. Karena yang kita temukan, orang yang sudah meninggal sekian tahun namanya masih keluar itu pak,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, orang yang sudah pindah tempat beberapa tahun namanya jug masih keluar.

“Berarti kan Dinas Sosial itu memantau dari jauh, nggak turun ke lapangan. Jadi itu saya mohon kepada pak Usin sebagai anggota dewan provinsi, kami ini ingin menyampaikan keluhan kami,” tandasnya.

Menanggapi keluhan warga tersebut, Usin mengatakan permasalahannya adalah paradigma mengaku miskin dan tidak pernah merasa puas atau keserakahan untuk mendapatkan bantuan itu yang banyak terjadi.

Usin saat menjawab aspirasi dan keluhan warga.

“PKH ini adalah salah satu program. Masyarakat kita Bengkulu ini kapan ada program PKH ngaku miskin, tidak malu buat surat keterangan miskin,” terangnya.

“Baru-baru ini ada program tenaga kerja atau pra kerja, sibuklah buat surat pengangguran di Dinas Tenaga Kerja. Padahal dia baru buat surat keterangan miskin. Musim lagi BLT, ngaku miskin lagi, musim program kewirausahaan (UMKM) ngaku pengusaha,” ujarnya.

Karena apa, kata Usin, karena tidak pernah merasa puas. Lalu, karena keserakahan mau mendapat semuanya bantuan itu. Sementara mengabaikan orang yang memang lagi butuh.

“Paradigma kita mengaku miskin itu tolong dihilangkan. Kalau lah paradigma kita bisa berubah, barulah kita bisa menyehatkan data,” kata Usin.

Usin menyebut, data PKH itu diambil dari data BPS.

Kadang, data kemiskinan versi BPS berbeda dengan data kemiskinan versi tenaga kerja, dan berbeda juga dengan Dinas Sosial indikator kemiskinannya.

“Jadi ukurannya itu beda-beda,” terang politisi Partai Hanura ini.

“Ada yang nggak punya rumah di Kota Bengkulu ini, ngontrak, yang itu nggak bisa mengakses dana PKH, BPJS, BLT, karena soal kependudukannya, soal KTP nya, soal KK nya yang belum,” demikian anggota DPRD Provinsi Bengkulu. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here