Diminta Kawal Program Listrik Gratis, Penghapusan Pajak Motor, dan SPP Gratis Siswa SMA/SMK, Ini Penjelasan Dewan Provinsi

0
35

BengkuluKito.Com, – Warga RW 8 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar meminta dewan provinsi agar dapat mengawal program Gubernur dan Wakil Bengkulu terkait listrik gratis dengan daya 450 KWH, penghapusan pajak kendaraan bermotor roda dua, dan SPP gratis siswa SMA/SMK.

Reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu Usin Abdisyah Putra Sembiring di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Demikian disampaikan RW 06, Musmani, saat menghadiri reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, Masa Persidangan ke- I Tahun Sidang 2021 tanggal 1-5 Maret 2021.

“Ada gratis bayar lampu yang 450 (KWH). Jadi kata warga, tolong dipertanyakan nanti itu memang ada atau cuma janji aja. Kalau memang ada betul, tolong dikawal jangan sampai dicoret. Ini suara-suara dari bawah pak Usin,” ungkapnya, Kamis malam (4/3/2021).

“(Penghapusan) pajak kendaraan bermotor dan gratisnya biaya SPP SMA/SMK. Kalau memang itu betul-betul janjinya, tolong dikawal atau diberitahu dengan pak anggota dewan,” tambahnya.

Selain itu, warga lainnya Yasman Hadi mengeluhkan banjir yang terjadi di wilayahnya.

“Bahwasanya kami RW 06 ini Jakartanya kotamadya pak. Kenapa dikatakan Jakartanya kotamadya, kami ini adalah tempat kiriman banjir yang tadinya tidak pernah banjir di sini pak. Tapi karena dari Utara, Selatan, Barat, sudah berdiri bangunan perumahan, jadi banjir pak,” ungkapnya.

Ia menambahkan, menurut penilaian dari PU di sana itu ada pertemuan dua sungai, dan di situ juga jembatannya kecil.

“Karena itu bukan jembatan, tapi gorong-gorong yang ada di Pekan Sabtu itu. Jadi dalam hal ini mohon kiranya untuk pak Usin bisa mengakomodir keluhan kami sebagai RW 06,” sampainya.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Usin Abdisyah Putra Sembiring menjelaskan terkait program kerja dalam Pilkada kemarin, hingga reses ini berlangsung belum ada perubahan RPJMD.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring saat menjawab keluhan dan menerima aspirasi warga.

“Sampai kami melakukan reses ini belum ada perubahan atau rancangan perubahan RPJMD. Dan usulan ini, baru sebatas program kerja yang dijanjikan pada saat Pilkada,” ungkapnya.

“Karena apa, karena APBD untuk tahun 2021 itu sudah disahkan sejak bulan Desember 2020. Jadi tidak bisa dirubah serta merta,” lanjut Usin.

Usin menyebut, bebas bayar pajak tidak bisa dirubah, karena setiap perubahan atau pengajuan APBD akan ada proyeksi pendapatan dan pengeluaran.

“Proyeksi pendapatan, maaf omong Provinsi Bengkulu ini ada di pembayaran pajak kendaraan bermotor salah satu yang terbesar. Baik kendaraan bermotor roda dua, roda empat, roda enam, itu unsur pendapatan terbesar di APBD,” terang politisi Partai Hanura ini.

Kalau ada pengurangan atau penggratisan, kata Usin, maka harus ada revisi. Revisi atas pendapatan daerah di dalam dokumen APBD.

“Nah, ada itu di bulan Agustus nanti. Itu gubernur atau wakil gubernur melalui TAPD mengajukan perubahan pendapatan,” terang dia.

“Kalau lah kita merubah pendapatan itu, maka bagi saya sebetulnya membebaskan ini silahkan saja, kalau kita bisa berhitung. Anggaran 3,1 triliun di APBD itu semuanya hampir 90 persen dari APBN,” ujarnya.

“Dari DAU, dari Dak, Dana Pengembangan, Dana Bagi Hasil, itu semua dari APBN,” kata dia.

Menurut Usin, pendapatan asli daerah (PAD) ini sebenarnya sedikit. Kalau PAD ini digratiskan pembayaran pajaknya, maka PAD akan berkurang.

“Otomatis APBD akan berkurang juga. Belanja daerah akan berkurang, untuk bangun infrastruktur akan berkurang, untuk bangun gorong-gorong jalan kita yang banjir tadi akan tiada,” ucapnya.

“Belum lagi dikurangi dengan recofusing anggaran 8 persen dari nilai APBD. Itu harus dialihkan untuk COVID-19. Harus dikurangi karena itu memang kebijakan pemerintah pusat,” sambung Usin.

Jadi, terang Usin, kalau pun ada untuk pembebasan pajak kendaraan bermotor roda dua, itu paling tunggu di bulan Agustus.

“Kita lihat, apakah janji itu akan terealisasi dengan pengajuan pengurangan pendapatan untuk APBD 2021,” tuturnya.

Terkait program gratis bayar listrik 450 KWH, Usin menjawab, “Saya juga tertawa, kalo itu kemudian digratiskan artinya harus ada mata anggaran baru untuk membayar full listrik rumah tangga yang 450 KWH,”

Untuk masalah banjir, Usin menyebut dirinya bersama pihak RT akan mengecek terlebih dahulu gorong-gorong di Balai POM yang dianggap salah satu sebab terjadinya banjir.

“Nanti akan saya check pak, apakah memang betul tempat bersatunya air di Balai POM itu masuk kewenangan provinsi atau kota. Hari Sabtu nanti saya minta tolong dengan pak RT kita kunjungan ke situ, kita dokumentasikan. Agar saya laporkan hasil reses kami menemukan masalah, dan harus ada perubahan bukan gorong-gorong tetapi jembatan,” demikian anggota DPRD Provinsi Bengkulu. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here