Presma Trisakti Tuntut Presiden Revisi UU ITE

0
76

BengkuluKito.Com, – Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Trisakti, Andi Rachmat Santoso menuntut agar Presiden RI Joko Widodo merevisi Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hal ini disampaikannya melalui rilis Lembaga Kajian, Aksi dan Strategi Kepresma Trisakti, Kamis (25/2/2021).

Dikatakan Andi, sejak dilakukannya perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 menjadi Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, undang – undang ini kian menjadi polemik.

Pasalnya, aturan ini justru digunakan warga masyarakat untuk saling melaporkan, seperti dikutip dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang memberikan perhatian khusus terhadap undang – undang ini.

Lebih parahnya lagi, UU ITE kerap dijadikan alat bagi pejabat publik untuk membalas kritik yang ditujukan kepadanya.

Andi menyebut, Anton Muhajir dari SAFEnet berkata setidaknya ada sekitar 3.100 kasus terkait pasal-pasal dalam UU ITE sepanjang 2019 saja.

Dari 3.100 kasus itu, 22 persennya adalah kasus hoaks dan 22 persen lain adalah masalah pencemaran nama baik. Dan angka ini meningkat dibandingkan tahun 2017 dan 2018.

Hal tersebut dikarenakan banyaknya pasal – pasal karet yang ada di dalam UU ITE.

“Pasal karet di UU ini digunakan untuk menjerat kebebasan berekspresi bahkan kebebasan akademik yang menutup ruang – ruang demokrasi negara kita,” terangnya.

Menurut Andi, korbannya adalah buruh, aktivis HAM, akademisi, pejuang lingkungan dan agraria, dan tak kurang juga menyerang kubu oposisi dalam politik.

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang ingin agar adanya revisi, tidak akan berarti apa – apa bila tidak disertai dengan tindakan.

Dia menuturkan, yang justru mengecewakan alih – alih mencabut pasal karet UU ITE yang memberangus hak kebebasan berekspresi, malah muncul wacana baru untuk membentuk Virtual Cops atau Police dari Divisi Siber untuk langsung melakukan tindakan di ruang siber yang mengatur bagaimana masyarakat sepantasnya berekspresi dengan dalih edukasi.

“Hal ini jelas bertentangan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang ingin adanya revisi pasal karet dalam UU ITE agar kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi kita tetap terjaga,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Andi, merespon dari pernyataan Presiden Joko Widodo, Kemenkominfo juga ingin ada interpretasi resmi dari pemerintah terkait pasal di dalam UU ITE melalui tim interpretasi yang dibentuk dengan terbitnya SK Nomor 22 tahun 2021 dari Menkopolhukam yang mana konsep ini sangat keliru dan tidak berdasar.

“Dalam teori hukum tidak mengenal interpretasi resmi dari eksekutif yang sangat berpotensi dijadikan interpretasi sepihak, dan bukannya mengurangi kriminalisasi yang didasari oleh UU ITE, justru malah dikhawatirkan akan digunakan sewenang-wenang oleh beberapa kelompok yang nantinya akan berlindung di balik ‘interpretasi resmi’ ini,” paparnya.

Dengan adanya pengaturan soal interpretasi, tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam UU ITE.

Tapi akan menimbulkan celah lebih besar soal adanya pedoman interpretasi, yang mana memungkinkan akan jadi lebih karet dari substansi UU ITE itu sendiri.

“Dan juga tim yang dibentuk untuk mengkaji UU ITE berdasarkan SK ini tidak melibatkan elemen masyarakat sipil dan pihak independen untuk turut serta. Dari sini nantinya tidak bebas nilai dan pengkajiannya akan sangat kuat unsur subjektifnya oleh pemerintah,” ungkap dia.

Andi menegaskan, kebebasan berekspresi hanyalah semu apabila negara harus mengatur bagaimana masyarakat sepantasnya berekspresi.

Wacana ini hanya akan digunakan untuk mendikte masyarakat dan menanamkan norma baru dalam berbicara sesuai arahan negara.

Maka dari itu pihaknya menuntut :

1. Kepada Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan revisi UU ITE dan menghapus pasal karet yang ada di dalamnya,

2. Membatalkan wacana untuk pembentukan Virtual Cops karena dirasa tidak sejalan dengan semangat menghidupkan kembali kebebasan ekspresi yang telah diberangus UU ITE,

3. Menolak Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Nomor 22 tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang – Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sangat keliru dan tidak berdasar serta berpotensi digunakan sewenang – wenang demi kepentingan kelompok tertentu. (rilis)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here