Jaksa Ajukan Banding Atas Putusan Kasus Penjualan Lahan Pemkot

0
45

BengkuluKito.Com, – Jaksa pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu terhadap dua terdakwa, Malidin dan Dewi Hastuti.

Kedua terdakwa terkait kasus dugaan penjualan lahan seluas 8,6 hektar milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu di Perumnas Korpri Bentiring.

Hal ini disampaikan Kepala Kejari Bengkulu, Irene Putrie, Rabu (17/2/2021) di Kantor Kejari Bengkulu.

“Benar ya, pertama pertimbangan kita adalah atas strafmatch, atas keputusan yang dijatuhkan, yang menurut hemat kita belum memenuhi tuntutan kita, gitu ya,” terang Irene.

“Kemudian, yang kedua persoalannya adalah uang rampasan nanti yang disita dan kemudian hasilnya itu kita menginginkannya nanti ada penyitaan dan perampasan yang kemudian akan disetorkan ke kas daerah karena kerugiannya,” tambah dia.

Menurutnya, dua poin besar itu yang menjadi pertimbangan untuk mengajukan banding.

Kapan banding tersebut diajukan? Irene menjawab,” waktu berfikirnya kemarin tujuh hari, pas di hari waktu berfikir itu sudah kita masukan. Bahkan teman-teman juga sudah menyusun memori bandingnya,”

“Di banding tidak perlu novum baru ya, kita masih judex facti ya. Jadi yang kita banding adalah pertimbangan-pertimbangan dari putusan yang kemarin diberikan,” demikian Kajari Bengkulu.

Diketahui, dalam putusan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Bengkulu, majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap kedua terdakwa, mantan Lurah Bentiring Malidin dan Dewi Hastuti selaku Direktur PT Tiga Putra Mandiri, masing-masing 4 tahun penjara dan denda Rp. 200 juta.

Apabila denda tidak dibayar, maka diganti hukuman 3 bulan kurungan.

Selanjutnya, majelis hakim yang diketuai Riza Fauzi dengan hakim anggota Ansyori Syarifuddin dan Nich Samara juga membebankan membayar Uang Pengganti (UP) sebesar 4 miliar 750 juta rupiah (Rp. 4,750 miliar) kepada terdakwa Dewi Hastuti.

Apabila tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman 1 tahun kurungan penjara.

Vonis ini lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya, yakni 7 tahun 6 bulan (7,5 tahun) penjara. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here