Dua Terdakwa Kasus Penjualan Lahan Pemkot Bengkulu Dituntut 7,5 Tahun Penjara

0
69

BengkuluKito.Com, – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu menuntut dua terdakwa kasus dugaan penjualan lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu seluas 8,6 hektar di Perumnas Korpri Kelurahan Bentiring, dengan tuntutan masing-masing 7 tahun 6 bulan (7,5 tahun) penjara.

Tuntutan ini dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, Selasa (26/1/2021).

Disampaikan salah seorang JPU, Yuli Herawati, setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, pada hari ini penuntut umum telah sampai kepada penuntutan terhadap terdakwa Malidin dan Dewi Hastuti, terkait lahan milik Pemkot Bengkulu.

JPU Yuli Herawati.

“Tadi sudah dibacakan, untuk tuntutan Malidin ini kita tuntut pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan, dijatuhi juga pidana denda sebesar Rp. 350 juta. Apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan kurungan,” ucapnya, usai sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh penuntut umum.

Kemudian, kata Yuli, dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5 ribu.

“Terhadap terdakwa Dewi Hastuti juga kita jatuhi pidananya 7 tahun dan 6 bulan, untuk dendanya Rp. 400 juta. Apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” ujarnya.

“Kalau Dewi Hastuti dibebankan untuk membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp. 4,7 miliar. Apabila uang pengganti tidak bisa dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun 8 bulan,” tambah JPU.

Menanggapi tuntutan tersebut, Sofyan Siregar selaku Kuasa Hukum terdakwa Malidin, menyebut hal itu biasa saja dan akan mengcounternya di dalam pledoi atau pembelaan.

Sofyan Siregar selaku Kuasa Hukum terdakwa Malidin.

“Kalau saya sih menanggapinya biasa saja ya, karena memang itu adalah hak mereka (JPU) untuk menuntut. Sebaliknya kan kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan atau pledoi. Tentunya kami akan kemukakan untuk mengcounter dasar tuntutan yang mereka sampaikan tadi,” sampai dia.

“Sah-sah saja mereka mau menuntut berapa, selagi menurut mereka itu berdasar, monggo silahkan. Tetapi di dalam pledoi nanti, kami akan sampaikan hal-hal mana dan unsur-unsur mana yang sekira bisa mengcounter tuntutan dari jaksa penuntut tersebut,” lanjut Siregar.

Sementara itu, Deden Abdul Hakim selaku Kuasa Hukum terdakwa Dewi Hastuti menyampaikan ada beberapa hal yang disampaikan JPU berupa fakta, tetapi tidak muncul di persidangan.

Deden Abdul Hakim selaku Kuasa Hukum terdakwa Dewi Hastuti.

“Itu kan proses ya, itu pekerjaan dari teman-teman kejaksaan menuntut. Kita ikuti proses itu. Tapi, kami juga punya pandangan terhadap apa yang disampaikan oleh JPU terhadap alasan-alasan hukum dan dalil-dalil yang disampaikan tadi,” jelasnya.

“Rata-rata kan kalau saya menilai, berkesimpulan sendiri, berteori sendiri tanpa bisa melihat ada beberapa fakta, apa yang disampaikan katanya fakta tetapi sebenarnya itu tidak muncul di persidangan. Tetapi nanti akan kami bantah di dalam pledoi kami,” tandasnya. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here