Pemeriksaan Setempat, Kuasa Hukum Sebut Peta yang Digunakan Jaksa Bukan Produk Resmi BPN

0
110

BengkuluKito.Com, – Deden Abdul Hakim selaku Kuasa Hukum terdakwa dugaan penjualan aset milik Pemerintah Kota Bengkulu seluas 8,6 hektar, Dewi Hastuti, menyebut peta yang digunakan jaksa dalam membuat patok batas bukan berasal dari produk BPN secara resmi.

Hal ini disampaikannya usai melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) bersama tiga majelis hakim, jaksa, dan panitera pengganti di lokasi objek yang dipersoalkan, yakni Perumahan Korpri Bentiring, Selasa (19/1/2021).

Pemeriksaan Setempat (PS) oleh pihak-pihak terkait, di Perumahan Korpri Bentiring.

Dikatakan Deden, dari hasil pemeriksaan setempat itu ditemukan ada beberapa perumahan lain, baik untuk sebagian atau seluruh lahannya yang masuk ke 62 hektar tersebut.

“Jaksa hanya menggunakan patok batas yang dipasangnya sendiri, lalu setelahnya meminta BPN mengukur luas. Artinya peta yg digunakan jaksa bukanlah yg berasal dari produk BPN secara resmi,” ungkapnya.

Diketahui, pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dengan dijaga pihak kepolisian.

Setelah itu, para pihak langsung melanjutkan sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu dengan agenda pemeriksaan saksi masing-masing terdakwa. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here