Panggilan KPK Terkait Kewenangan, Jecky: Lokasi Tambak PT DPPP Ada di Kaur

0
42

BengkuluKito.Com, – Kuasa Hukum Gubernur Bengkulu, Jecky Haryanto menyebut pemanggilan gubernur oleh penyidik KPK berkenaan dengan pembagian kewenangan perizinan provinsi dan kabupaten, karena lokasi tambak PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) ada di Kabupaten Kaur.

Dikatakan Jecky, pihaknya membenarkan adanya pemanggilan Gubernur Bengkulu oleh KPK.

“Panggilan pertama diminta hadir selasa 12 Januari 2021, akan tetapi surat panggilan baru diterima pada tanggal 13 Januari 2021, ini menjawab tentang adanya isu gubernur tidak kooperatif,” terangnya, Selasa (19/1/2021).

Ditambahkannya, panggilan kedua diterima pada Sabtu, 16 Januari 2021 untuk hadir pada Senin 18 Januari 2021.

“Maka sesuai komitmen, pak gubernur menghormati proses dan panggilan KPK. Gubernur memenuhi panggilan sebagai saksi,” jelasnya.

Ia menuturkan, pemanggilan gubernur berkenaan dengan pembagian kewenangan perizinan provinsi dan kabupaten, karena lokasi tambak PT DPPP ada di Kabupaten Kaur.

“Kewenangan provinsi terkait lobster yaitu merekomendasikan nelayan ke KKP untuk ditetapkan sebagai nelayan penangkap BBL (Benih Bening Lobster). Untuk izin budidaya dan ekspor lobster adalah kewenangan Kementrian KP,” sampai Jecky.

“Pak gubernur diminta keterangan terkait ada beberapa kegiatan PT DPPP yg dihadiri gubernur, yaitu kegiatan panen perdana udang vaname, dan peletakan batu pertama pembangunan masjid ‘Nurul Iman’ di Desa Way Hawang Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dengan dana CSR PT DPPP,” tambah dia.

Jecky menuturkan, Gubernur Bengkulu diperiksa pada Senin kemarin (18/1/2021) terkait substansi pemeriksaan kurang lebih tiga jam. Selebihnya, hanya pertanyaan pembuka dan beberapa jam untuk istirahat solat dan makan siang. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here