Bentuk Posbakum, LBH Narendradhipa Gelar MoU dengan PN Kepahiang

0
39

BengkuluKito.Com, – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Narendradhipa bersama dengan Pengadilan Negeri (PN) Kepahiang menggelar penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait kerjasama pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Kamis (14/1/2021).

Penandatanganan MoU oleh pihak PN Kepahiang dengan LBH Narendradhipa.

Kerjasama ini berlangsung selama 1 tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Perintah kerja (SPK) No : W8-U7/1/PPK.01/I/2021, dari kuasa pengguna anggaran dalam hal ini diwakili oleh pejabat pembuat komitmen dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan.

Pelaksanaan MoU berlangsung di PN Kepahiang, yang dihadiri Ketua PN Kepahiang Ikbal Muhammad dan Direktur Narendradhipa Riyan Franata.

Dalam sambutannya, Ikbal berharap untuk dapat bersikap profesional dan memiliki etos kerja yang tinggi.

“Pelayanan Posbakum pada pengadilan negeri adalah layanan bantuan hukum terkhusus untuk para pencari keadilan dan masyarakat tidak mampu tanpa dipungut biaya/gratis,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur LBH Narendradhipa Riyan Franata, mengucapkan terimakasih atas kepercayaan PN Kepahiang kepada LBH Narendradhipa sebagai penyedia Posbakum pada PN Kepahiang.

Ia menuturkan, pihaknya berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian kerja sama serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan.

“Saya berharap hubungan kerjasama ini bisa memberikan konstribusi positif bagi masyarakat Kabupaten Kepahiang di bidang pelayanan hukum,” ungkapnya.

Riyan menambahkan, kepada seluruh masyarakat Kabupaten kepahiang untuk dapat memanfaatkan layanan Pos Bantuan Hukum ini dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang sedang dihadapi.

“Pemberian bantuan hukum ini tanpa dipungut biaya/gratis, dan bagi masyarakat Kabupaten kepahiang yang ingin mengakses/mendapatkan layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum ini dipersilahkan datang ke Kantor PN Kepahiang pada hari kerja,” terangnya.

Dirinya berharap, semoga dalam setiap perjuangan dan langkah-langkah serta kebijakan yang diputuskan memberikan manfaat dan guna kepada masyarakat.

Diketahui, kerjasama pembentukan Posbakum ini untuk melaksanakan amanat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 57 Jo Undang-Undang Bantuan Hukum No.16 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2014 dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam perjanjian kerja sama serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here