Bantah Dipanggil KPK, Rohidin: Tidak Ada Hubungan Apapun Saya dengan Kasus Ekspor Benur

0
40

BengkuluKito.Com, – Menanggapi adanya pemanggilan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyebut belum ada pemanggilan apapun terhadap dirinya, Selasa (12/1/2021).

“Pertama sampai hari ini saya belum ada pemanggilan apapun dari KPK terkait dengan kasus yang beredar sebagaimana media sosial, kasus suap ekspor benur,” ucapnya, berdasarkan rekaman suara yang didapat redaksi BengkuluKito.Com

“Sampai hari ini nggak ada pemanggilan sama sekali ke saya,” tambah dia.

Kedua, kata Rohidin, kalau sudah ada pemberitaan yang menyatakan dirinya hari ini (Selasa, 12/1/2021) diperiksa di kantor KPK, ia mengaku saat ini sedang berada di gedung daerah.

“Saya ada di gedung daerah sekarang,” ungkapnya.

“Ketiga, tentu kita mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Tapi sampai hari ini, saya tidak ada pemanggilan dan memang tidak ada hubungan apapun saya dengan kasus ekspor benur yang sekarang sedang ditangani oleh KPK,” tutupnya.

Dilansir dari kompas.tv, sebelumnya Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyebut, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dipanggil sebagai saksi untuk tersangka SJT (Suharjito), Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP).

Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, pada Selasa (12/1/2021), sebagai saksi kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster.

Belum diketahui apa yang akan didalami penyidik dari pemeriksaan saksi Rohidin Mersyah hari ini.

Tetapi sebelumnya, KPK sempat mengagendakan pemeriksaan Bupati Kaur, Gusril Pausi, sebagai saksi. Namun Gusril Pausi tidak hadir memenuhi panggilan KPK.

Sebagai informasi, dalam kasus ini KPK menetapkan 7 tersangka.

Di antaranya, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Safri (Stafsus Menteri KKP), Andreau Pribadi Misanta (Stafsus Menteri KKP), Siswadi (Pengurus PT Aero Citra Kargo), Ainul Faqih (Staf istri Menteri KKP), Amiril Mukminin, dan Suharjito (Direktur PT DPP).

Dalam kasus ini, Edhy Prabowo diduga menerima uang hasil suap terkait izin ekspor benih lobster senilai Rp 3,4 miliar melalui PT ACK dan 100.000 dollar AS dari Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) Suharjito. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here