Jawaban Gubernur: Pemda Dapat Menerapkan Sanksi Pidana dan Administratif

0
41

BengkuluKito.Com, – Dalam jawaban Gubernur Bengkulu yang disampaikan Sekda Provinsi Hamka Sabri, disebutkan bahwa dengan ditetapkan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, pemerintah daerah dapat menerapkan sanksi pidana dan administratif.

Hal ini diungkapkannya pada Rapat Paripurna ke-IV Masa Persidangan ke-I Tahun Sidang 2021, yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Provinsi Samsu Amanah, dengan agenda ‘Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Raperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (11/1/2021).

Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri saat menyerahkan jawaban Gubernur Bengkulu terhadap pandangan umum fraksi-fraksi kepada pimpinan dewan.
Anggota DPRD Bengkulu yang hadir pada rapat paripurna.

Dikatakan Hamka, terhadap pandangan umum Fraksi PDIP, Pemerintah Provinsi Bengkulu sependapat bahwa aturan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Provinsi Bengkulu ini diperlukan guna menjadi payung hukum dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan serta untuk menghadapi penyebaran COVID-19.

“Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, pemerintah daerah dapat menerapkan sanksi pidana dan administratif untuk mengefektifkan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19,” ujarnya.

Ia menuturkan, bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait penegakan disiplin dan protokol kesehatan.

“Kami menyadari koordinasi ini harus dilakukan terus menerus dan secara intensif, mengingat dampak dan sebaran COVID-19 saat ini telah meliputi seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu,” sampai Hamka.

Sehubungan dengan pemandangan umum Fraksi PDIP terhadap Raperda Provinsi Bengkulu, lanjut dia, pihaknya sepakat dengan saran dan masukan Fraksi PDIP untuk melakukan pembahasan usulan Raperda Provinsi Bengkulu ini melalui harmonisasi dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, baik secara vertikal maupun horizontal.

Agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan norma kesusilaan.

Selain itu, terhadap pandangan umum Fraksi Partai Golkar pihaknya sepakat agar dilakukan sosialisasi secara menyeluruh.

“Kami sependapat bahwa perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh sebelum penerapan sanksi yang tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Hamka Sabri.

“Menjadi harapan kita bersama bahwa rantai penularan COVID-19 di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu dapat diminimalisir, sehingga kehidupan sosial masyarakat dapat berangsur pulih,” tandasnya. (Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here