Gubernur Sepakat dengan Fraksi PNI Soal Pengaturan Kewajiban Pemda

0
30
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu.

BengkuluKito.Com, – Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah menyebut sepakat dengan Pandangan Umum Fraksi Persatuan Nurani Indonesia (FPNI) soal pengaturan kewajiban pemerintah daerah.

Hal ini disampaikan Sekda Provinsi Hamka Sabri, yang mewakili Gubernur Bengkulu pada Rapat Paripurna ke IV Masa Persidangan ke-I Tahun Sidang 2021 dengan agenda ‘Jawaban Gubernur Bengkulu terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Raperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri saat membacakan Jawaban Gubernur Bengkulu.

“Kami sepakat untuk memasukan pengaturan terkait kewajiban pemerintah daerah, baik dalam upaya pencegahan dan pengendalian serta rehabilitasi masyarakat terdampak COVID-19 dalam rancangan Perda yang akan dibentuk ini,” ujarnya, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (11/1/2021).

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga harus memastikan penerapan protokol kesehatan di lingkungan perkantoran terlebih dahulu, sebelum meminta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam rancangan Perda ini.

Diungkapkannya, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga harus selalu hadir untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada masyarakat Provinsi Bengkulu melalui pelayanan kesehatan yang prima sesuai dengan standar pelayanan minimum secara adil dan merata.

“Untuk itu, fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia di bidang kesehatan akan terus kita tingkatkan. Termasuk dengan pembentukan rumah sakit darurat dan rekrutmen tenaga kesehatan agar siap melayani seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu,” terang Hamka.

Dia menuturkan, tidak lupa kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan pandemi COVID-19 harus menjadi perhatian khusus bersama melalui perlindungan dan pemberian insentif yang layak.

“Mereka inilah yang bekerja sidang dan malam dalam melayani pasien COVID-19 secara langsung, menanggung resiko terpapar virus dan meninggalkan keluarga,” ucapnya.

“Selanjutnya kami sepakat dengan saran dan masukan FPNI untuk melakukan pembahasan usulan Raperda Provinsi Bengkulu ini melalui harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta norma kesusilaan sehingga dapat berfungsi secara tepat dan efektif sebagai perangkat pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu,” demikian Sekda Provinsi Bengkulu. (Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here