“Perda Ini Semacam Pisau yang Tajam ke Bawah tapi Tumpul ke Atas”

0
36

BengkuluKIto.Com, – Juru Bicara Fraksi Persatuan Nurani Indonesia (FPNI) Usin Abdisyah Putra Sembiring menyebut, isi Raperda Adaptasi Kebiasaan Baru yang diusulkan Gubernur Bengkulu, semacam pisau yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

Usin Abdisyah Putra Sembiring saat menyerahkan pemandangan umum fraksi PNI kepada pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu.
Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu.

Demikian disampaikannya dalam Rapat Paripurna ke-III Masa Sidang ke-I Tahun Sidang 2021, dengan agenda ‘Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Dikatakan Usin, Fraksi PNI menanggapi secara serius dan cermat nota penjelasan gubernur dan naskah dalam Raperda tersebut karena ada ketimpangan rencana pengaturan.

Mengingat, korban COVID-19 di Provinsi Bengkulu mencapai angka korban terpapar tercatat 3.777 orang positif, 2.884 sembuh, serta angka kematian yang sangat tinggi mencapai 114 orang.

“Meninggalnya 114 orang warga Provinsi Bengkulu membuat kita prihatin dan bersedih, sampai kesedihan yang mendalam karena menurut pendapat kami korban meninggal dunia begitu besar dibandingkan dengan jumlah penduduk, dan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu belum lah siap mengahadapi serangan wabah pandemi COVID-19 ini,” ungkapnya, Jum’at (8/1/2021).

Selanjutnya, kata Usin, pihaknya telah mencermati rancangan Perda bahwa isinya cenderung bersifat memberikan kewajiban-kewajiban kepada dua pihak saja.

“Dalam hukum, Perda ini semacam pisau yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” ujar politisi Hanura ini.

Dua pihak tersebut, terang dia, yakni masyarakat sipil atau rakyat dan pelaku usaha. Sehingga menimbulkan beban biaya secara ekonomi dan sosial yang sangat memberatkan dua pihak di bawah pemerintah daerah.

“Sedangkan Raperda ini kurang mengatur beban kewajiban terhadap Pemerintah Provinsi Bengkulu beserta OPD yang bertanggung jawab dalam pemberian pelayanan kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian, serta rehabilitasi masyarakat yang menjadi korban pandemi Virus COVID-19 ini,” ujarnya.

Seharusnya, terang Usin, Gubernur Bengkulu bersama OPD menyadari bahwa tata kelola pemerintahan yang baik atau good government, adalah pengaturan terhadap kewajiban-kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu sebagai pemberi pelayanan publik kepada rakyat harus lebih dulu diatur dalam Raperda ini.

“Dalam hal ini, pemerintah daerah harus juga bicara hak dan kewajiban,” tandasnya. (Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here