Pandangan Umum Fraksi, PDIP: Bengkulu Posisi ke- 6 Kematian Tertinggi Secara Nasional

0
38

BengkuluKito.Com, – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Bengkulu melalui Juru Bicaranya Sudirman Alif, menyebut Bengkulu berada pada posisi ke-6 tingkat kematian tertinggi secara nasional, Jum’at (8/1/2021).

Hal ini disampaikannya pada Rapat Paripurna ke-III Masa Persisangan ke-I Tahun Sidang 2021, dengan agenda ‘Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu.

Juru Bicara Fraksi PDIP Sudirman, saat menyampaikan pandangan umum fraksi.

Dikatakan Sudirman, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disampaikan pada Kamis (7/1/2021) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, pada prinsipnya Fraksi PDIP mendukung usulan Raperda tersebut untuk dibahas oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi Bengkulu.

“Penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu saat ini semakin mengkhawatirkan. Bahkan Provinsi Bengkulu saat ini menempati posisi ke-6 untuk tingkat kematian tertinggi secara nasional,” ungkapnya.

Saat ini, terang Sudirman, sebanyak 3.819 masyarakat telah terkonfirmasi positif COVID-19, dengan kematian mencapai 118 orang.

Hal ini semakin mengkhawatirkan jika dibandingkan antara peningkatan jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 dengan kesadaran masyarakat Provinsi Bengkulu dalam mematuhi protokol kesehatan guna pencegahan penularan COVID-19.

“Fraksi PDIP sepakat bahwa aturan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Bengkulu ini dituangkan dalam bentuk Peraturan daerah (Perda),” sampai Sudirman.

Ia menuturkan, hal ini diperlukan guna menjadi payung hukum atau legal formal dalam melaksanakan penegakan protokol kesehatan untuk menghadapi penyebaran COVID-19 di Provinsi Bengkulu sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Di samping itu, lanjut dia, dengan dibentuknya Perda ini nantinya pemerintah daerah dapat menerapkan sanksi pidana atau sanksi administratif guna mengefektifkan peningkatan terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Bengkulu.

“Berdasarkan pengamatan kami, peningkatan COVID-19 di Provinsi Bengkulu yang semakin tinggi ini diakibatkan lemahnya koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dengan pemerintah kabupaten dan kota, terkait dengan penanganan penyebaran COVID-19 di Provinsi Bengkulu,” tandasnya.

Selain itu, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Badrun Hasani dalam pandangan umumnya mengatakan bahwa (usulan Raperda) sesungguhnya menjadi suatu keharusan dan keniscayaan untuk dijadikan sebagai payung hukum yang mengatur seluruh komponen masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari dengan adaptasi baru pada pandemi COVID-19.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Badrun Hasani.

Dengan adanya payung hukum berupa peraturan daerah, terang dia, maka semua aturan mengenai adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi COVID-19 dapat berlaku secara umum di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.

“Bahwa Fraksi Partai Golkar sangat mendukung penyampaian nota penjelasan Gubernur Bengkulu tentang Raperda Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19,” tuturnya. (Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here