Fraksi PNI Usulkan Pengaturan Kewajiban Pemda dalam Raperda

0
37
Usin Abdisyah Putra Sembiring saat menyerahkan pandangan fraksi kepada pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu.

BengkuluKito.Com, – Dalam pandangan umumnya, Fraksi Persatuan Nurani Indonesia (FPNI) mengusulkan agar dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru COVID-19 yang diusulkan Gubernur Bengkulu, dimasukan tentang kewajiban pemerintah daerah.

Hal ini disampaikan melalui Juru Bicaranya Usin Abdisyah Putra Sembiring, pada Rapat Paripurna ke-III Masa Sidang ke-I Tahun Sidang 2021, dengan agenda ‘Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Pimpinan sidang DPRD Provinsi Bengkulu yang dipimpin Ihsan Fajri.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu.

“Kami mengusulkan agar memasukan pengaturan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah,” ujarnya, Jum’at (8/1/2021).

Dalam konteks hukumnya, kata Usin, biasa disebut dengan mandatory.

“Menyediakan anggaran, fasilitas kesehatan, dalam upaya pencegahan dan pengendalian serta rehabilitasi masyarakat korban pandemi COVID-19 secara maksimal terlebih dahulu, sebelum membuat Perda yang memberikan beban kewajiban kepada rakyat dan kepada pelaku-pelaku usaha maupun industri,” terangnya.

Idealnya, menurut Usin, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu harus bersikap proaktif menyediakan anggaran untuk pemeriksaan kesehatan kepada seluruh masyarakat.

“Bagaimana kita bisa mengukur di mana titik nol terhadap Perda ini? yakni melakukan Rapid Antigen atau Rapid Antibodi kepada seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu yang dilakukan secara gratis dan bersinergis dengan pemerintah daerah kabupaten/kota,” jelas dia.

Sehingga, lanjutnya, ada ukuran-ukuran di daerah mana dan berapa masyarakat yang menjadi korban atau yang tidak reaktif di dalam proses penanganan ini.

“Sehingga pemerintah daerah mampu memberikan perlindungan secara maksimal kepada rakyat melalui pelayanan kesehatan yang prima sesuai standar pelayanan umum secara adil dan merata, tanpa terjadinya sikap diskriminasi pemerintah daerah terhadap rakyat yang harus diberikan perlindungan,” imbuhnya.

Usin menyebut, masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 merupakan pihak korban dalam musibah ini.

Mereka harus mendapatkan pertolongan secara maksimal, bukan menghalangi dengan pembiaran atau penelantaran seolah-olah mereka sakit terkena virus merupakan kesalahan dirinya sendiri, baik pribadi maupun secara kolektif.

“Kita prihatin, masyarakat yang menjadi korban Virus COVID-19 dianggap sebagai pihak yang memiliki aib secara sosial. Padahal mereka adalah pihak korban yang terdampak wabah pandemi COVID-19,” tuturnya.

Karena musibah COVID-19 ini, sambung Usin, pencegahan dan penanggulangan wabah pandemi COVID-19 haruslah dibebankan kepada tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Negara harus hadir dalam wabah pandemi ini.

“Harapan kami, dalam Raperda ini lebih menitikberatkan kepada kewajiban pemerintah terlebih dahulu, baru memberikan perlindungan kesehatan maksimal kepada masyarakatnya daripada memberikan berat kepada rakyat se-Provinsi Bengkulu dengan vonis-vonis pidana, dengan sanksi-sanksi administrasi belaka,” harapnya.

“Selanjutnya untuk memperdalam membahas Raperda ini, Fraksi PNI menyatakan dapat menerima nota penjelasan gubernur untuk melakukan pembahasan terhadap Raperda secara intensif, komprehensif, sesuai prosedur yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan tata tertib yang berlaku,” pungkas politisi Hanura ini. (Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here