Fraksi Demokrat: Jangan Hanya Ada Penindakan, tetapi Mengesampingkan Pencegahan dan Pengawasan

0
18

BengkuluKito.Com, – Fraksi Partai Demokrat melalui Juru Bicaranya Faizal Mardianto, berharap kepada gugus tugas COVID-19 jangan hanya ada penindakan tetapi mengesampingkan pencegahan dan pengawasan, Jum’at (8/1/2021)

Demikian disampaikannya pada Rapat Paripurna ke-III Masa Sidang ke-I Tahun Sidang 2021, dengan agenda ‘Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Faizal Mardianto saat membacakan pemandangan umum Fraksi.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang hadir pada rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi.

Dikatakan Faizal, setelah Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pokok fikiran yang mendasar, dalam rangka menanggapi nota penjelasan gubernur, maka pihaknya sangat mengapresiasi usulan Raperda yang telah disampaikan oleh gubernur.

“Kami melihat dalam Raperda tersebut telah mencakup isi yang menyeluruh, bahkan mencakup hal yang sangat teknis. Menurut kami hal tersebut merupakan Raperda yang sangat baik dan dapat didiskusikan secara lebih mendalam,” ucapnya, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu.

“Walaupun tidak dalam konteks, tapi hal ini menjadi fikiran kita bersama. Saya sampaikan fakta di lapangan, bahwasanya masyarakat sekarang dalam kondisi kebingungan dan kegalauan sekaligus kegelisahan plus kegundahan,” kata dia.

Hal ini, terang Faizal, diakibatkan oleh simpang siurnya kedisiplinan, ketegasan dalam tiga komponen, pencegahan, penindakan, dan pengawasan.

“Tentunya kami berharap dengan gugus tugas COVID-19 jangan sampai hanya ada penindakan tetapi mengesampingkan pencegahan dan pengawasan,” imbuhnya.

Dia menyebut, betapa banyak masyarakat yang sudah ingin melaksanakan hajat pernikahan anak, namun tendanya dibongkar sampai selesai.

Berapa banyak masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan keagamaan, tapi akhirnya dibubarkan.

“Ini akan bisa terdeteksi kalau sifat pencegahan kita lebih dahulukan. Karena kenapa? karena ketika pencegahan dari dulu sudah terdeteksi maka tidak akan terjadi kerumunan,” jelasnya.

Menurut Faizal, Kalaupun kerumunan sudah terjadi maka sama artinya, petugas dan gugus tugas sudah bercampur dengan kerumunan itu sendiri.

“Ini yang tidak kami harapakan. Di satu sisi ingin membubarkan massa masyarakat, tapi di sisi lain petugas itu sendiri sudah bercampur aduk dengan kerumunan massa itu,” terangnya.

“Akhirnya dengan berbagai pertimbangan positif, maka Fraksi Partai Demokrat setuju pembahasannya dilanjutkan dengan mekanisme yang ada,” tandasnya.

Selain itu, Fraksi PKB melalui Juru Bicaranya Suimi Fales menuturkan jika pihaknya juga sepakat agar Raperda Adaptasi Kebiasaan Baru untuk dibahas lebih lanjut.

Juru Bicara Fraksi PKB Suimi Fales.

“Berdasarkan hasil penelaahan Fraksi PKB atas Raperda Provinsi Bengkulu Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, maka Fraksi PKB menyatakan setuju Raperda ini dibahas lebih lanjut dalam rapat bersama di lingkungan alat kelengkapan DPRD Provinsi Bengkulu sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Provinsi Bengkulu,” sampainya. (Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here