Paripurna, Wagub Paparkan Pentingnya Raperda Adaptasi Kebiasaan Baru

0
34

BengkuluKito.Com, – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda ‘Penyampaian Nota Penjelasan Atas Raperda Usulan Gubernur Bengkulu tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Pimpinan sidang DPRD Provinsi Bengkulu yang dipimpin Ihsan Fajri.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang hadir pada rapat paripurna.

Disampaikan Wakil Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah, laju penyebaran COVID-19 di wilayah Provinsi Bengkulu belum signifikan menurun, bahkan semakin meluas.

Selain dikarenakan sangat mudahnya penularan COVID-19, hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor.

Mulai dari belum efektifnya penegakan protokol kesehatan, hingga belum optimalnya pelaksanaan pengetatan protokol kesehatan di perkantoran, dunia usaha dan pariwisata.

Menurut Dedy, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

“Bahkan masyarakat cenderung menghindari dilakukan testing dan tracking dalam mengidentifikasi penyebaran COVID-19, sebagai salah satu upaya penemuan kasus secara cepat dan dini agar dapat dilakukan treatment,” ungkapnya, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis (7/1/2021).

Ia menyebut, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu sampai dengan tanggal 5 Januari 2021, tercatat 3.770 jiwa positif COVID-19. 2884 jiwa dinyatakan sembuh, namun 117 jiwa warga Provinsi Bengkulu menjadi korban meninggal dunia.

“Virus ini juga menimbulkan kerugian material yang lebih besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di provinsi yang sama-sama kita cintai ini,” sampai dia.

Dijelaskannya, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 2020, tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), kepala daerah diinstruksikan untuk menegakkan secara konsisten protokol kesehatan COVID-19, guna mencegah penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing.

Berupa, memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut.

Selanjutnya, juga diinstruksikan untuk melakukan langkah-langkah proaktif untuk pencegahan penularan COVID-19.

“Dan tidak hanya bertindak responsif reaktif, mencegah lebih baik daripada menindak,” imbuhnya.

Wagub menyebut, pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis, dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kata Dedy, pembentukan Perda ini mempunyai alasan yang kuat untuk diwujudkan.

“Perda ini merupakan Perda mandatory yang dapat diterapkan di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu, khususnya bagi pemerintah kabupaten/kota yang belum memiliki Perda sejenis,” terangnya.

Sementara itu, lanjut dia, untuk pemerintah daerah yang sedang atau telah menyusun Perda sejenis, agar mempedomani ketentuan dalam peraturan daerah provinsi ini.

Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

“Perda Provinsi Bengkulu memiliki hirearki lebih tinggi daripada Perda kabupaten/kota,” kata dia.

Dia menambahkan, adapun materi pokok yang diatur dalam Perda ini berisi Adaptasi Kebiasaan Baru, yang dapat dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat di Provinsi Bengkulu, dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Adapun ruang lingkup yang akan diatur dalam Rancangan Perda ini adalah Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi. Sosialisasi dan Partisipasi. Peningkatan Penanganan Kesehatan, Pendanaan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Pidana.

“Saya berharap agar DPRD Provinsi Bengkulu bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat melakukan pembahasan yang lebih komprehensif terhadap konsepsi Raperda ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, materi dan substansinya dapat disempurnakan dan disetujui bersama untuk menjadi Peraturan Daerah,” demikian Wagub Provinsi Bengkulu. (Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here