Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) Ancaman Terhadap Demokrasi dan HAM?

0
228
Arie Elcaputera.

Oleh :
Dwi Pertiwi Jelita Hati dan Arie Elcaputera

Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi

Hak asasi manusia (HAM) dipercaya memiliki nilai universal, yang berarti tidak mengenal batas dan ruang waktu. Nilai universal hak asasi manusia tersebut dikukuhkan dalam instrumen nasional maupun internasional.

Dalam pemenuhan hak asasi manusia terdapat tantangan global yang menimbulkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pembatasan hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat di wilayah tersebut.

Hal itu juga mendasari alasan kualitas kebebasan berkumpul menjadi salah satu topik problematik yang membayangi situasi demokrasi dan penegakan hukum, terutama di Indonesia.

Kebebasan berkumpul dan berorganisasi menjadi sarana penting untuk mengekspresikan suatu pandangan terhadap kebijakan negara atau pejabat publik.

Sebagai suatu hak, kebebasan berkumpul dan berorganisasi berakar dari kehendak bangsa Indonesia demi mewujudkan negara demokratis.

Hal ini dimanifestasikan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab secara positif (positive responsibility) guna menjamin kebebasan positif ataupun negatif warga negara dengan mengurangi pembatasan.

Apabila pembatasan memang diperlukan, haruslah dengan parameter yang jelas, objektif, dan tetap dapat memfasilitasi ekspresi masyarakat dalam berkumpul dan berserikat dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan kesamaan di hadapan hukum.

Apalagi terkait kebebasan berkumpul dan berorganisasi mengacu pada prinsip non-diskriminasi dan prinsip proporsionalitas.

Prinsip non- diskriminasi melarang diskriminasi langsung dan tidak langsung agar setiap orang dan kelompok yang ingin membentuk organisasi harus dapat melakukannya atas dasar perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Selain itu, prinsip proposionalitas bertujuan memastikan bahwa campur tangan negara dalam pelaksanaan kebebasan dasar tidak melebihi batas-batas kebutuhan dalam masyarakat demokratis, dan menuntut keseimbangan yang wajar antara semua kepentingan yang bertolak belakang dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian pembatasan dapat memastikan bahwa cara yang dipilih adalah yang paling tidak membatasi hak tersebut.

Pembatasan HAM

Perkembangan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan negara hukum, karena salah satu indikasi untuk disebut sebagai negara hukum antara lain ditegakkannya hak asasi manusia.

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan diaturnya hak asasi manusia dalam konstitusi, namun dalam beberapa dimensi hak asasi manusia mengalami pembatasan-pembatasan tertentu.

Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Prinsip-Prinsip Siracusa memiliki penafsiran yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan pembatasan yang bersifat khusus seperti pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dan berada dalam masyarakat demokratis.

Sehingga hukum yang membatasi pelaksanaan HAM tidak boleh berlaku secara sewenang-wenang atau tidak beralasan dalam masyarakat demokratis.

Pembatasan itu dapat ditindaklanjuti apabila pada ketentuan pembatasan telah memenuhi syarat terlebih dahulu.

Bahwa dalam penerapan pembatasan tersebut negaralah yang memiliki beban dalam pemenuhan syarat agar suatu hak dapat dibatasi.

Akan tetapi, yang harus mendapatkan perhatian ialah sekalipun negara dalam keadaan bagaimanapun ada hak yang tidak bisa dibatasi dalam segala keadaan, hak itu disebut non derogable rights (hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara-negara pihak, walaupun dalam keadaan darurat sekalipun).

Pada prinsipnya meliputi hak untuk hidup, kebebasan berkumpul atau berserikat, bebas dari tindakan penyiksaan, bebas dari tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, kebebasan dari undang-undang berlaku surut, serta kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama.

Pembubaran FPI

Adanya Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor : 220-4780 Tahun 2020, Nomor : M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor : 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol, dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI yang ditanda tangani enam Kementerian dan Lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhony G Plate, Kapolri Jenderal Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNPG Boy Rafli Amar, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tertanggal 30 Desember 2020, memicu reaksi dari berbagai kalangan.

Penjatuhan sanksi, pelarangan kegiatan, ataupun pembubaran organisasi yang dilakukan sepihak oleh negara dengan menggunakan dasar UU Nomor 16/ 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat menimbulkan polemik baru, jika dilakukan tanpa adanya prosedur secara administrasi maupun secara hukum.

SKB yang dijadikan dasar dari pembubaran FPI telah mengabaikan prinsip negara hukum, khususnya kebebasan untuk berpendapat dan berserikat.

Kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat dalam bentuk lisan maupun tulisan sudah dijamin dan telah termaktub dalam UUD 1945.

Hal tersebut mutlak sebagai konsekuensi dari negara yang menjalankan sistem demokrasi.

Dalam hal ini pemerintah sendiri telah membatasi kebebasan sipil yang dapat pula berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi.

Sehingga, tindakan membubarkan sebuah organisasi yang dilakukan secara sepihak tentu bertentangan dengan prinsip Negara Hukum yang mengutamakan pelindungan hak-hak warga yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini kebebasan berkumpul dan berserikat.

Sejatinya, mekanisme penjatuhan sanksi termasuk pembubaran terhadap organisasi dilakukan melalui mekanisme peradilan. Hal ini akan memberikan legitimasi yang jelas dalam proses pembubaran sebuah organisasi.

Secara konseptual, penggunaan UU Ormas memungkinkan pemerintah untuk membubarkan organisasi secara sepihak tanpa melalui proses peradilan tentu menimbulkan masalah dari perspektif negara hukum.

Sehingga, apabila nantinya suatu organisasi dirasa merugikan dan memiliki pendapat serta pandangan yang berbeda dengan pemerintah maka penguasa dapat langsung membubarkan organisasi tersebut tanpa menjalankan mekanisme terlebih dahulu.

Mengingat, bahwa pada dasarnya setiap kesalahan subjek hukum harus dibuktikan terlebih dahulu.

Dalam proses pembubaran organisasi, harus melalui mekanisme di Pengadilan terlebih dahulu dan harus ada Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, barulah setelah itu pemerintah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.

 

Penulis Merupakan Pengurus LBH Republica.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here