Terbitkan Maklumat, Kapolri Minta Tidak Mengakses, Mengunggah, dan Menyebarluaskan Konten FPI

0
22

BengkuluKito.Com, – Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz, Jum’at (1/1/2021) kembali mengeluarkan maklumat terkait Pelarangan Penggunaan Atribut dan Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Maklumat Kapolri terkait Pelarangan Penggunaan Atribut dan Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Hal ini menanggapi adanya keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI.

Kemudian, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220- 4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

Dalam maklumat yang dikeluarkan, Kapolri menyampaikan bahwa hal tersebut bertujuan memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.

Kapolri menegaskan, agar masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI.

”Apabila ada masyarakat yang menemukan kegiatan atau simbol dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum agar segera laporkan ke aparat berwenang,” terang Kapolri.

Idham mengatakan, dalam penertiban tersebut pihaknya akan mengedepankan Satpol PP yang didukung penuh oleh TNI-Polri di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/banner, atribut, pamflet, dan hal lainnya terkait FPI.

Kapolri juga meminta kepada seluruh masyarakat, agar tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

”Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi kepolisian,” pungkas Kapolri. (rilis)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here