Dugaan Kolusi, Puskaki Laporkan Oknum Pejabat BWSS VII ke Mabes Polri dan KPK

0
113

BengkuluKito.Com, – Pusat kajian anti korupsi (Puskaki) Bengkulu resmi melaporkan oknum Pejabat di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII (BWSS VII) ke Mabes Polri, KPK, Presiden dan aparat lainnya, lantaran diduga melakukan tindakan kolusi (KKN).

Demikian disampaikan pelapor, yang juga Sekretaris Puskaki, Sony Taurus, Minggu (13/12/2020).

Sekretaris Puskaki Bengkulu, Sony Taurus saat menyampaikan laporan ke KPK.
Laporan ke KASN.

“Puskaki Bengkulu telah melaporkan dugaan kolusi (KKN) dalam pengadaan barang dan jasa yang diduga dilakukan oknum pejabat di lingkungan BWSS VII ke pihak penegak hukum,” terang Sony, melalui rilis.

Ia menuturkan, dugaan kolusi tersebut dilakukan dengan modus memberikan (membocorkan) HPS berikut Rincian Harga Satuan, kepada peserta lelang/kontraktor dan diduga diberikan kepada kontraktor/perusahaan lainnya yang melakukan penawaran dalam lelang.

“Hal ini diketahui Puskaki berdasarkan informan yang merupakan salah satu peserta lelang yang juga menerima HPS/Rincian Harga Satuan, akan tetapi tidak menjadi pemenang tender,” ungkapnya.

Menurut dia, rincian satuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau RAB merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan dikecualikan untuk dikonsumsi publik sebelum dilaksanakan pelelangan/sebelum dilakukan pembukaan penawaran.

Karena akan menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam proses lelang.

“Tindakan oknum pejabat tersebut di atas telah patut diduga melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” jelasnya.

Pasal 7 ayat (1) huruf b, berbunyi: ‘(1) semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut. b) bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa’.

Kemudian, lanjut Sony, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Pada bagian 2.2, penyusunan dan penetapan HPS, ‘total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh). Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Sedangkan Rincian Harga Satuan bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja’.

Selain itu, kata Sony, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BAB V Informasi yang dikecualikan.

Pasal 17 huruf b menyatakan, ‘informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat’.

Juncto Pasal 54 ayat (1), ‘setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10 juta’.

Sony menyebut, hal itu juga dapat diduga melanggar Pasal 322 KUHP, yang menyatakan ‘barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9 ribu’.

“Demikian hal ini kami sampaikan, untuk dapat menjadi perhatian kita bersama. Harapan kami laporan Puskaki di atas segera diproses oleh aparat penegak hukum,” tutupnya.

Terhimpun, oknum pejabat BWSS VII yang dilaporkan yakni, Kepala Satker PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu berinisial Ha dan PPK Irigasi dan Rawa I SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu inisial SI. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here