Paripurna Laporan Hasil Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Bengkulu

0
34

BengkuluKito.Com, – Setelah melaksanakan reses menjaring aspirasi masyarakat selama lima hari sesuai Daerah pemilihan (Dapil) masing-masing, anggota DPRD Provinsi Bengkulu akhirnya menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda ‘Laporan Hasil Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Bengkulu’.

Juru Bicara Darmawansyah, saat menyampaikan laporan hasil reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu.
Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu.

Disampaikan Juru Bicara Darmawansyah, dari hasil kunjungan kegiatan reses tersebut dapat disampaikan usulan aspirasi yang diserap sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Bengkulu maupun pemerintah kabupaten/kota untuk dapat menindaklanjuti perbaikan dan mempercepat pembangunan berupa infrastruktur jalan, infrastruktur transportasi, infrastruktur lingkungan, infrastruktur telekomunikasi.

“Baik jalan lingkungan, jalan provinsi, pembangunan bronjong, pembangunan irigasi, siring/drainase perkotaan, siring/drainase untuk jalan di provinsi, serta jembatan yang merupakan kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten yang minta dilibatkan dari provinsi,” paparnya, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (7/12/2020).

2. Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk dapat memperbaiki dan membangun jalan sentra produksi, baik sarana produksi padi petani yang memudahkan akses transportasi usaha tani dan dapat memobilisasi hasil pertanian ke tempat-tempat sentra produksi untuk dipasarkan ke pasar baik desa maupun kabupaten.

3. Harapan masyarakat agar dapat merealisasikan, antara lain bantuan bibit pertanian, bibit perkebunan, bantuan pupuk, bantuan ternak, bantuan perikanan, bantuan-bantuan alat pertanian dan perikanan, serta perlunya pemberian pelatihan, pembinaan, pengolahan pertanian dan perkebunan paska panen.

4. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat meningkatkan sarana prasarana bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang keagamaan.

5. Masyarakat mengharapkan peningkatan pelayanan kesehatan bagi anak, ibu, lansia, dan bantuan peralatan sarana dan prasarana UMKM, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga khusus untuk menampung dan meningkatkan kesejahteraan janda-janda se-Provinsi Bengkulu.

6. Perlu peningkatan pemberdayaan pemuda dan karang taruna, pemberdayaan perempuan serta PKK. Pembentukan kelompok-kelompok pengajian, pembangunan objek wisata, penataan tempat pariwisata, serta meningkatkan bidang sosial budaya.

7. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga, bantuan instalasi listrik, penerangan jalan, lampu jalan, tiang listrik, peningkatan telekomunikasi karena signal pada posisi tertentu hilang, penyediaan fasilitas air bersih, sumur bor, bantuan tempat pembuangan sampah, pengelolaan sampah organik, dan rumah layak huni perlu ditingkatkan dan perlu peningkatan TPA.

8. Masyarakat mengharapkan pendataan ulang BPJS warga yang tidak mampu, adanya kuota penambahan BPJS gratis dan peningkatan program PKH, peningkatan bantuan BLT, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jamkesprov, dan bantuan sosial lainnya yang tepat sasaran, bantuan hibah untuk penambahan modal BUMDes di desa.

9. Bantuan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, untuk menjaga stabilitas harga komoditas pertanian, komoditas perkebunan, komoditas peternakan, dan komoditi lainnya.

10. Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk dapat memperbanyak program padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja, supaya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan.

11. Masyarakat mengharapkan agar prosedur pemeriksaan gejala COVID-19 lebih disosialisasikan dan dipermudah, serta diusahakan kalau bisa ini gratis.

12. Agar kiranya pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dapat merealisasikan dari setiap pengajuan proposal masyarakat yang telah disampaikan, sesuai prosedur pada OPD-OPD terkait.

Dari usulan yang disampaikan oleh masyarakat, sesuai dengan kewenangan agar dapat dianggarkan melalui dana APBD provinsi maupun kabupaten/kota.

“Sebelum kami mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan saran terkhusus kepada kita semua, baik pimpinan maupun anggota DPRD Provinsi Bengkulu, saran hasil reses ini kalau dapat merupakan keputusan dewan untuk menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS pada tahun yang akan datang mulai tahun 2022,” pungkasnya. (Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here