Pansus Raperda RPPLH DPRD Provinsi Minta Perpanjangan Waktu Pembahasan

0
39

BengkuluKito.Com, – Guna pembahasan yang lebih mendalam dan kunjungan ke lapangan, Panitia khusus (Pansus) Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) DPRD Provinsi Bengkulu kembali meminta perpanjangan waktu.

Hal ini disampaikan Juru Bicara sekaligus Ketua Pansus RPPLH, Usin Abdisyah Putra Sembiring, pada Rapat Paripurna dengan agenda ‘Laporan Hasil Pembahasan tentang RPPLH’, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (7/12/2020).

Juru Bicara sekaligus Ketua Pansus Raperda RPPLH Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring.
Ketua Pansus Raperda RPPLH saat menyerahkan laporan hasil pembahasan kepada pimpinan dewan.

Dikatakan Usin, Pansus telah melakukan pembahasan internal maupun eksternal, baik dengan instansi terkait antara lain Dinas LHK, Dinas ESDM, Biro Hukum, Sekda Provinsi Bengkulu, serta Ormas Pecinta Alam.

Pihak ketiga atau pihak pengelola Sumber Daya Alam dan dan tenaga ahli DPRD Provinsi Bengkulu.

“Dalam laporan ini kami sampaikan, tanggal 25 Oktober 2020 Pansus telah melakukan rapat dengan mitra kerja terkait yaitu Bappeda, Dinas LHK, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas ESDM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, dan Biro Hukum,” paparnya.

Agenda pembahasan, terang Usin, adalah materi draft Rancangan Peraturan Daerah dan jadwal kerja Pansus.

“Pada tanggal 17 November, telah melakukan juga rapat kerja Pansus dengan mitra kerja DLHK, Dinas ESDM, dan mitra-mitra lainnya,” ujar dia.

Ia menambahkan, tanggal 30 November 2020, Pansus melakukan rapat kerja dengan mitra LHK yang juga dihadiri oleh para pecinta alam, organisasi lingkungan, organisasi masyarakat sipil, dan stakeholder lainnya.

“Terdapat banyak masukan-masukan dalam draft Rancangan Perda RPPLH 2020-2050,” ungkapnya.

Usin menjelaskan, materi rancangan Perda RPPLH dilakukan dalam kondisi wabah COVID-19 sehingga, dalam pelaksanaan-pelaksanaan banyak keterbatasan, hanya dilakukan melalui rapat-rapat yang waktunya terbatas dan tidak efektif.

Sehingga, pembahasan pasal per pasal materi draft naskah akademik dan rancangan Perda atau batang tubuh tentang RPPLH masih perlu dibahas oleh tim Pansus.

Sehubungan dengan hal tersebut, kata Usin, Pansus masih memerlukan progres dan pembahasan yang lebih mendalam dengan mengadakan kunjungan-kunjungan ke lapangan atau rapat-rapat kerja dengan instansi terkait kabupaten/kota.

Kunjungan study banding dan konsultasi, serta koordinasi menggali fakta-fakta di lapangan sebagai masukan-masukan untuk penyusunan materi substansi Raperda yang betul-betul bermanfaat dan berdaya guna.

“Maka Pansus meminta kembali perpanjangan waktu pembahasan dan akan dilaporkan kembali secara lengkap pada Rapat Paripurna yang akan datang,” pungkas Usin Abdisyah Putra Sembiring. (Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here