“Tolong Jangan Hapus Pajak Kendaraan Bermotor”

0
39

BengkuluKito.Com, – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang juga juru bicara Fraksi Persatuan Nurani Indonesia (FPNI), Usin Abdisyah Putra Sembiring menyampaikan permintaannya agar pajak kendaraan bermotor jangan dihapus.

Hal ini diungkapkannya pada Rapat Paripurna dengan agenda ‘Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Raperda tentang RAPBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021’, Senin malam (30/11/2020).

Juru bicara FPNI Usin Abdisyah Putra Sembiring saat memberikan pendapat akhir fraksi kepada pimpinan dewan.

Dikatakan Usin, pihaknya memberi catatan bahwa APBD ini dari satu untuk semua, semua untuk satu.

“Jadi dari pendapatan itu memang sangat minim kita akui. Saya atas nama fraksi berharap pendapatan tersebut yang paling besar adalah pajak daerah, dan yang paling besar dari pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor,” ungkapnya.

“Tolong jangan hapus pajak kendaraan bermotor, nanti pendapatan kita akan turun kembali,” pinta Usin, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu.

Ia mengatakan, peningkatan pendapatan dari retribusi juga terlihat masih jauh dari harapan, sementara Perda-Perda sudah diperbaharui.

Seperti barang milik daerah yang belum maksimal menjadi sumber pendapatan, terlebih dalam meningkatkan retribusi jasa umum dan jasa khusus.

Jika dibandingkan dengan belanja, Usin menyebut, pembiayaan barang milik daerah yang memiliki potensi pendapatan tidak seimbang dan diperlukan terobosan, baik dalam regulasi maupun tata kelola barang milik daerah.

“Kami dari Fraksi PNI menitip pesan kepada saudara gubernur, agar membuat pendekatan, membuat edaran, serta memastikan OPD maupun Badan dalam kepentingan-kepentingan rapat, rapat koordinasi, rapat tekhnis, pendidikan, pelatihan, maupun kegiatan atau usaha-usahanya gunakanlah barang milik daerah,” sebutnya.

“Tolong kita tumbuhkan bangga kita gunakan aset daerah, daripada menggunakan aset-aset swasta,” ucap politisi Partai Hanura ini.

Kemudian, pihaknya juga memberikan catatan untuk mempertimbangkan program-program prioritas yang sifatnya meningkatkan pendapatan pajak dari retribusi.

“Karena pada dasarnya, indeks kepuasan masyarakat meningkat itu karena mereka memiliki kesadaran untuk membayar pajak dan retribusi,” sampainya.

Ia menambahkan, OPD juga harus memprioritaskan untuk menjalankan proyek-proyek yang berdampak langsung pada kemitraan-kemitraan, dan menekan tingkat inflasi serta menurunkan angka kemiskinan untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat.

“Mengajak, mempertimbangkan kembali untuk menunda anggaran belanja yang sifatnya memiliki konsekuensi menambah pengeluaran belanja rutin atau operasional OPD pada tahun berikutnya,” kata Usin.

“Seperti, mempertimbangkan kembali untuk belanja kendaraan operasional jalanan kecuali kendaraan operasional lapangan atau membeli ambulance atau membeli mobil pemadam kebakaran,” tandasnya. (Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here