Fraksi Setuju, Raperda RAPBD 2021 Resmi Diketok Palu Jadi Perda

0
30

BengkuluKito.Com, – Sebanyak delapan fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu setuju Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ketua DPRD Ihsan Fajri menandatangani surat keputusan DPRD dan persetujuan bersama Plt Gubernur Dedy Ermansyah dan pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu.

“Atas saran-saran Banggar dalam laporan, Fraksi Gerakan Indonesia Raya setuju dan meminta kepada gubernur untuk menindaklanjuti. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu dapat menyetujui Raperda ini untuk disahkan menjadi Perda,” demikian disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Herwin Suberhani.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat menerima Rancangan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi APBD Provinsi Bengkulu tahun 2021,” ujar Juru Bicara Fraksi PKB, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin malam (30/11/2020).

Selain itu, fraksi di DPRD lainnya yang ikut setuju yakni Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PNI, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Amanat dan Keadilan.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah menuturkan pihaknya telah mendengar, menyimak, dan memperhatikan secara seksama kesimpulan dewan terhadap Raperda APBD Provinsi Bengkulu TA 2021 , yang secara keseluruhan dapat menerima dan menyetujui Raperda APBD TA 2021.

“Untuk itu Pemerintah Provinsi Bengkulu menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anggota dewan yang terhormat.

Sementara itu, Ketua DPRD Ihsan Fajri mengatakan, sesuai mekanisme di DPRD Provinsi Bengkulu bila semua fraksi setuju dilanjutkan pembahasan APBD, maka dilakukan pembahasan APBD Provinsi Bengkulu TA 2021.

“Baik di dalam Banggar maupun komisi-komisi yang ada di DPRD Provinsi Bengkulu,” terangnya.

Dalam pembahasan tersebut, kata dia, seluruh fraksi memberikan pandangan dan pemikirannya untuk menentukan arah langka APBD Provinsi Bengkulu TA 2021.

Berbagai aspirasi telah didiskusikan secara mendalam, menyeluruh, serta didasari dengan prinsip musyawarah mufakat.

Di dalam prinsip musyawarah, ungkap Ihsan, semua pihak memberikan pandangan yang kritis dan solutif demi terwujudnya APBD 2021 yang terbaik.

“Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin, Rapat Paripurna ke-15 Masa Sidang ke III Tahun Sidang 2020 hari ini saya tutup,” tandas Ihsan Fajri.

Selanjutnya, dengan telah disetujuinya Raperda tentang RAPBD Provinsi Bengkulu TA 2021 menjadi Peraturan Daerah, maka diwajibkan menandatangani surat keputusan DPRD Provinsi Bengkulu dan persetujuan bersama Gubernur Bengkulu disaksikan oleh ketua-ketua fraksi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. (Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here