Fraksi Golkar: APBD Bukan Harus Dibelanjakan Habis

0
30

BengkuluKito.Com, – Dalam Rapat Paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi, Partai Golkar menegaskan jika belanja yang termuat dalam APBD bukan harus dibelanjakan habis.

Juru Bicara Fraksi Golkar Sumardi, menyampaikan dan mengingatkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar memanfaatkan waktu yang maksimal untuk melakukan tindaklanjut dari rencana kerja anggaran sesuai dengan Tupoksi SKPD masing-masing.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Sumardi, saat menyampaikan pendapat akhir fraksi.

“Kepala badan, inspektur, biro, agar segera melaksanakan apa yang sudah termuat di dalam APBD tersebut. Dan di dalam APBD tersebut item-item yang kita sah kan adalah Pagu anggaran tertinggi yang dapat dibelanjakan,” ujarnya, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin malam (30/11/2020).

Namun demikian, kata Sumardi, dalam pelaksanaannya belanja per item yang termuat dalam APBD tersebut adalah bukan harus dibelanjakan habis.

“Tetapi harus dilakukan efisiensi, efektifitas dan akuntabel, yang sesuai dengan kewajaran, kepatutan, serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam pertanggungjawaban keuangan daerah,” terang dia.

Ia menuturkan, karena Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di Provinsi Bengkulu adalah salah satu UKPBJ terbaik seluruh Indonesia, maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberikan tantangan kepada UKPBJ Provinsi Bengkulu agar segera melakukan tender ketika APBD ini diketuk palu.

“Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang Jasa, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran LKPP Nomor 30 Tahun 2020 tanggal 4 November Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Sebelum Tahun anggaran 2021 berjalan,” paparnya.

“Kami ingatkan sekali lagi kepada pemerintah daerah,” ucap Sumardi.

Dia mengungkapkan, Fraksi Partai Golongan Karya, di dalam pelaksanaan APBD ini percaya kepada pihak Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu sebagai entitas pemeriksaan kepala OPD, Kepala Badan dan institut, sebagai etintas akutansi pertanggungjawaban keuangan dapat membelanjakannya dengan sebaik-baiknya dan menghindari pemborosan dan menghindari korupsi di dalam APBD tersebut.

“Kami percaya bahwa APBD bisa dikelola dengan sebaik-baiknya pada TA 2021, dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka kami Fraksi Partai Golongan Karya menerima dan menyetujui RAPBD TA 2021 ditetapkan menjadi Perda Provinsi Bengkulu,” tutupnya. (Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here