Peningkatan Proyeksi Pendapatan APBD 2021 Capai Rp. 3,062 T Dipertanyakan Dewan

0
29

BengkuluKito.Com, – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Partai Demokrat, Faizal Mardianto mempertanyakan peningkatan proyeksi pendapatan APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 yang mencapai Rp. 3,062 triliun.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna, pandangan umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Nota Penjelasan Gubernur Bengkulu atas Raperda tentang RAPBD Provinsi Bengkulu TA 2021, Kamis malam (26/11/2020).

Fraksi Demokrat saat menyerahkan pandangan fraksi kepada pimpinan dewan.

Dikatakan Faizal, postur APBD Provinsi Bengkulu TA 2021 sebagaimana tertera dalam nota keuangan, dapat dilihat adanya optimisme yang tinggi karena proyeksi pendapatan mencapai Rp. 3,062 triliun.

Sementara itu, realisasi pendapatan TA 2020 hanya mencapai Rp. 2,820 triliun.

Oleh karena itu, terang dia, dalam kesempatan ini pihaknya memohon penjelasan gubernur atas peningkatan proyeksi pendapatan 2021, bila dibanding dengan realisasi pendapatan 2020.

“Hal ini perlu kami pertanyakan, karena informasi yang kami terima bahwa COVID-19 berdampak pada penurunan APBN secara drastis, dan juga terjadi penurunan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

“Berdasarkan argumentasi ini, maka menjadi pertanyaan adanya peningkatan proyeksi pendapatan dalam APBD TA 2021,” tambah dia.

Menurut hemat Fraksi Partai Demokrat, lanjut Faizal, angka proyeksi pendapatan hendaknya tidak terlalu jauh dengan realisasi angka pendapatan yang sesungguhnya.

Hal ini penting, agar tetap anggaran yang telah disusun dalam APBD dapat terealisasi sesuai dengan yang telah dianggarkan.

“Kalau terlalu jauh perbedaannya antara proyeksi dengan realisasi, maka akan berakibat terjadinya ketidakstabilan dalam pelaksanaan program yang telah ditentukan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dampak berikutnya akan terjadi pemindahan program yang akan dilaksanakan dan yang tidak dilaksanakan walaupun sama-sama telah tertera dalam APBD.

“Kami sependapat, bahwa RAPBD haruslah dibuat dan dilaksanakan dengan segenap upaya yang ada agar dapat bermanfaat secara maksimal bagi pembangunan dan pelayanan pemerintah di Provinsi Bengkulu,” kata dia.

Berkaitan dengan hal tersebut, sambungnya, maka bagi Fraksi Partai Demokrat dalam penyusunan APBD tahun 2021 haruslah lebih cermat, teliti, dan efektif serta efisien dalam menentukan skala prioritas.

Menurut Faizal, bagi Fraksi Partai Demokrat ada dua hal yang menjadi fokus ke depan, yaitu bagaimana menghadapi COVID-19 dan bagaimana supaya berupaya agar tetap dapat melakukan aktifitas perekonomian.

“Menurut hemat Fraksi Partai Demokrat, kedua hal ini haruslah dijadikan sebagai fokus pembangunan dalam RAPBD Provinsi Bengkulu TA 2021,” sampainya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam kesempatan ini pihaknya memohon agar gubernur dapat menjelaskan secara rinci bagaimana pandangan gubernur atas apa yang disampaikan Fraksi Demokrat tersebut.

Apapun situasinya, kata Faizal, pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD tetap berkewajiban membahas APBD TA 2021.

“Bagi Fraksi Partai Demokrat, menjadi kewajiban kita untuk membahas Raperda APBD Provinsi Bengkulu TA 2021, yang akan dibahas selanjutnya,” ucapnya.

“Dengan memperhatikan seluruh narasi yang telah kami sampaikan, maka Fraksi Partai Demokrat dengan ini menyatakan setuju melanjutkan pembahasan RAPBD Provinsi Bengkulu TA 2021 sesuai dengan mekanisme yang ada,” tandasnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melalui Suimi Fales mengungkapkan pihaknya sangat mendukung kebijakan pemerintah daerah yang mendasari penyusunan rancangan APBD Provinsi Bengkulu TA 2021.

Fraksi PKB melalui Suimi Fales saat membacakan dan menyerahkan pandangan umum fraksi.

Ia menyebut, untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021, ada tujuh isu yang dijadikan basis pertimbangan dalam penyusunan RAPBD Provinsi Bengkulu tahun 2021.

Di mana, kata Suimi, kebijakan yang diambil haruslah betul-betul untuk kepentingan rakyat Provinsi Bengkulu, yang diarahkan kepada program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum.

“Kegiatan pelayanan kepada masyarakat baik di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, penanganan COVID-19, sosial, keagamaan, serta pelayanan kepemerintahan lainnya,” paparnya.

Pembayaran utang dalam pelaksanaannya, sambung dia, tetap mengacu kepada kewajiban dan kewenangan Provinsi Bengkulu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suimi menuturkan, Fraksi PKB mengapresiasi atas optimisme rencana pendapatan daerah TA 2021 sebesar Rp. 3,062 triliun dan belanja daerah sebesar Rp. 3,052 triliun.

Akan tetapi, kata dia, Fraksi PKB meminta penjelasan Plt Gubernur atas proyeksi peningkatan pendapatan tahun 2021 lebih besar bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2020.

“Dikarenakan sekarang ini masih terjadi pandemi COVID-19,” terangnya.

“Sehubungan dengan itu, maka Fraksi PKB dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim menyetujui rancangan APBD tahun 2021 untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Provinsi Bengkulu,” pungkas Fraksi PKB DPRD Provinsi Bengkulu. (Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here