Imbau Gubernur, Sekda dan OPD, FPNI: Menggali PAD, Bukan Sekedar Bahas dan Tetapkan Anggaran Belanja Saja!

0
36

BengkuluKito.Com, – Dalam pandangan umum, Fraksi Persatuan Nurani Indonesia (FPNI) melalui juru bicaranya Usin Abdisyah Putra Sembiring menegaskan dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan sekedar membahas dan menetapkan anggaran belanja saja.

FPNI saat menyerahkan pandangan umum fraksi ke pimpinan dewan.

Disampaikan Usin, rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021, dasar penyusunan KUA-PPAS memberikan gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2021 serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

“Kami melihat terdapat tujuh isu strategis masalah yang harus diatasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, sehingga penyusunan RAPBD tahun 2021 harus mampu membagi secara proporsional,” ujarnya, saat menyampaikan pandangan umum fraksi, di Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis malam (26/11/2020).

Ia menuturkan, FPNI mengimbau kepada Gubernur Bengkulu, bersama Sekda dan OPD harus mampu menjabarkan dalam rencana kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat di Provinsi Bengkulu.

“Dalam hal menggali pendapatan asli daerah, bukan sekedar membahas dan menetapkan anggaran belanja saja,” tegasnya.

Usin menyebut, Rancangan APBD Provinsi Bengkulu tahun 2021 yang diajukan dalam mata anggaran, bagi FPNI perlu dibahas secara intensif dalam pembahasan tindak lanjut.

“Kami dari Fraksi Persatuan Nurani Indonesia dalam pengantar nota keuangan yang disampaikan gubernur, menyatakan setuju untuk melakukan pembahasan RAPBD tahun 2021 ke tahap selanjutnya,” tandas politisi Hanura Provinsi Bengkulu ini.

Selanjutnya, Fraksi Partai Amanat dan Keadilan melalui juru bicaranya Herizal Apriansyah menyampaikan dalam pandangan umumnya, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 948.694.012.380 dianggap masih terlalu tinggi melihat kondisi pandemi yang masih akan berlangsung sampai 2021.

Fraksi Partai Amanat dan Keadilan saat membacakan dan menyerahkan pandangan umum fraksi.

“Kemungkinan akan tercapai sangat sulit, kalau lah tidak diimbangi dengan kebijakan yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah untuk mencapai target pendapatan tersebut,” ungkapnya.

Oleh karena itu, sambung dia, Fraksi Partai Amanat dan Keadilan memohon kejelasan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai target PAD yang telah disampaikan dengan masa pandemi yang sekarang masih berlangsung.

“Karena kami belum mendapatkan buku APBD, mohon penjelasan komponen pendapatan lain-lain yang sah dan pendapatan hibah,” tambah dia.

Di sektor belanja, terang Herizal, melihat postur APBD Provinsi Bengkulu tahun 2021 dan platform anggaran masing-masing OPD, pihaknya melihat terdapat beberapa OPD yang alokasi anggarannya sangat kecil.

“Terkesan hanya untuk memenuhi kebutuhan gaji dan belanja rutin saja,” ucapnya.

Terkait dengan belanja hibah sebesar Rp. 43 miliar, menurut Herizal, agar pemerintah daerah dalam pelaksanaannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Fraksi Amanat dan Keadilan setuju Raperda di atas dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” tutupnya. (Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here