Tingkatkan Kapasitas Aparatur, Desa Batu Ampar Gelar Pelatihan Penyusunan Peraturan Kepala Desa

0
53

BengkuluKito.Com, – Guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam bidang Hukum Administrasi, Pemerintah Desa Batu Ampar menggelar Pelatihan Hukum tentang Teknik Penyusunan Peraturan Kepala Desa.

Narasumber Pelatihan Hukum tentang Teknik Penyusunan Peraturan Kepala Desa.

Kegiatan tersebut secara resmi langsung dibuka Kepala Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, Harwan Iskandar, pada Jumat, 6 November 2020 di Kantor Desa.

Peserta kegiatan sebanyak 20 orang termasuk Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan dan Ketua Karang Taruna.

‘’Program Kegiatan Pelatihan Hukum Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Kepala Desa ini memang telah kita susun sejak awal tahun dalam APBDesa,” terang Harwan.

Pelatihan ini, kata dia, bertujuan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa Batu Ampar dalam bidang Hukum Administrasi Pemerintahan Desa.

Karena berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa terbagi menjadi 2 jenis yaitu Desa dan Desa Adat.

Desa sebagai Unit Administrasi Pemerintahan terkecil, lanjut Harwan, diberikan kewenangan untuk membuat produk hukum sendiri dalam wujud Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagai landasan hukum mengatur berbagai masalah dan program kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan nyata.

‘’Kami mengundang dua orang narasumber sebagai instruktur pelatihan ini dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, yaitu bapak Ahmad Wali dan bapak Arie Elcaputera,” ujarnya.

Ia berharap, semoga kehadiran dua orang narasumber dalam pelatihan ini dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi aparatur Desa Batu Ampar dalam pemahaman teknis hukum.

Menurut Harwan, desa dapat membuat produk Hukum sebagai pedoman pengaturan kegiatan pemerintahan dan masyarakat desa yaitu Peraturan Desa (Perdes) yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Lembaga BPD.

Untuk melaksanakan Peraturan Desa, sambungnya, maka Kades berwenang menerbitkan Peraturan Kepala Desa sebagai peraturan pelaksana.

Diketahui, dalam kegiatan ini Dosen Fakultas Hukum UNIB, Ahmad Wali, menjelaskan tentang Sistematika dan Bentuk Formal dari sebuah Produk Hukum yang disebut sebagai Peraturan Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Desa.

Sedangkan narasumber lainnya, Arie Elcaputera menerangkan tata cara merumuskan norma hukum dengan bahasa hukum yang singkat, jelas dan memberikan makna yang pasti supaya tidak membingungkan bagi masyarakat yang membaca Perturan Kepala Desa ini.

‘’Berbagai hal teknis bisa dirumuskan dengan bahasa hukum yang tepat untuk dimasukan dalam Peraturan Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Desa,’’ jelas Arie.

Dalam kegiatan pelatihan hukum ini, kata Arie, masyarakat sangat antusias mengajukan berbagai pertanyaan tentang teknis tata cara membaca sebuah Peraturan Desa untuk diatur lebih lanjut menjadi Peraturan Kepala Desa.

‘’Peraturan Desa yang berisi pengaturan secara umum perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa secara teknis operasional,’’ pungkasnya. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here