Saksi Fakta: KPU Punya Kewenangan Memverifikasi, Bukan Mengklarifikasi

0
17

BengkuluKito.Com, – Ketua forum silaturahmi mantan tahanan narapidana Indonesia yang bertindak sebagai saksi fakta pengadu (Agusrin Maryono), Jumanto, menyebut KPU mempunyai kewenangan untuk memverifikasi bukan mengklarifikasi.

Demikian disampaikannya terkait sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan agenda pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), terhadap Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan KPU Provinsi Bengkulu.

“Jadi dari persidangan sudah saya sampaikan bahwa berkaitan dengan kode etik ini saya meyakini yang sebesar-besarnya bahwa apa yang dilakukan KPU Bengkulu itu adalah melanggar kode etik,” ujarnya, Selasa (17/11/2020).

Pertama, kata Jumanto, terkait dengan persoalan permohonan surat. KPU punya kewenangan yang diatur oleh undang-undang itu adalah untuk memverifikasi, bukan mengklarifikasi.

“Ini tidak ada dalam rumus apapun dalam undang-undang mengatakan klarifikasi, (tapi) adalah memverifikasi. Membuktikan apakah surat yang dikeluarkan oleh Lapas itu benar tidak adanya, atau sudah dikeluarkan oleh Lapas atau tidak,” ungkapnya.

“Tapi itu tidak dilakukan oleh KPU Bengkulu, hanya berdasarkan opini-opini, ini saya rasa tidak bisa,” tambah dia.

Ia mengatakan, dalam undang-undang tidak boleh berasumsi atau beropini.

“Hukum itu adalah pasti. Itu yang harus dipakai oleh penyelenggara negara ini,” sampai Jumanto.

Kedua, dari hasil klarifikasi itulah KPU Bengkulu meminta surat. Di situ pun frasanya juga dirubah, dari frasa bebas akhir menjadi bebas murni.

“Bebas murni dalam ilmu hukum, orang bebas murni itu adalah orang yang diputus oleh pengadilan tidak bersalah, itu bebas murni namanya. Tapi KPU merubah itu,” kata dia.

Sesuai dengan fakta ini, lanjut Jumanto, di sidang Bawaslu lalu, saksi dari Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa yang mengetik itu dari Pokja.

“Ini kan sudah pelanggaran,” ucapnya.

“Kemudian kita diberi surat untuk memperbaiki berkas, tapi dalam kenyataannya setelah surat kita dapatkan tidak ada verifikasi dari KPU kembali. KPU sudah merasa cukup dengan surat yang dia dapatkan,” sambungnya lagi.

Menurut Jumanto, pihaknya adalah yang punya hak untuk syarat calon itu, maka calon inilah yang memberikan surat.

“Kalau surat ini tidak benar, KPU menyampaikan melalui surat kamu itu salah. Maka yang harus diminta ini, anda perbaiki kalau anda ingin ikut kontestan, kan begitu mestinya,” kata dia.

“Pak Agusrin itu dalam SK pembebasan bersyarat itu 24 Juli 2014, mestinya pak Agusrin sudah keluar 24 Juli 2014. Tapi pak Agusrin baru dikeluarkan pada tanggal 6 November 2014,” paparnya.

Karena dia (Agusrin) tidak keluar, terang Jumanto, maka dia punya hak untuk mendapatkan remisi. Maka remisinya diperbaiki menjadi 7 bulan.

“Disampaikan kepada KPU seluruh Indonesia, jangan sampai menafsiri sendiri persoalan undang-undang. Karena KPU ini adalah pelaksana undang-undang, bukan penafsir undang-undang,” sampainya.

“Biar Jadi pelajaran lah. Contoh dalam PKPU Nomor 20, syarat calon itu diminta surat bebas dari penjara. Surat bebas bersyarat dari penjara, dari Lapas. Padahal yang ngurusi bebas bersyarat itu adalah Bapas,” tandas Jumanto. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here