Antara Kebebasan Berekspresi atau Pelanggaran HAM

0
39

Oleh : Intan Putri Atma

Aksi boikot produk Prancis di sejumlah negara berawal dari pembunuhan Samuel Paty, seorang guru di Prancis oleh remaja asal Chechnya yang tinggal di Kota Evreux, Normandia pada 20 Oktober 2020.

Pembunuhan tragis ini terjadi setelah Samuel Paty selaku Guru Sejarah memperlihatkan kartun Nabi Muhammad SAW kepada murid-muridnya di dalam kelas kebebasan berekspresi atau kebebasan berbicara.

Samuel Paty memperlihatkan kartun Nabi Muhammad SAW, yang sebelumnya telah diterbitkan oleh majalah satir Charlie Hebdo pada tahun 2015.

Adanya kartun Nabi Muhammad SAW ini tentu menyinggung umat muslim di berbagai negara.

Tindakan pembuatan kartun Nabi Muhammad SAW, serta mempertontonkan hal tersebut tergolong sebagai salah satu bentuk penistaan agama bagi umat muslim di berbagai negara.

Tidak hanya itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron justru memberikan tanggapan yang semakin memancing amarah umat muslim dunia.

Emmanuel Macron memuji aksi Samuel Paty dan menilai kartun Nabi Muhammad SAW tersebut sebagai salah satu bentuk kebebasan berekspresi.

Dalam hal ini, Presiden Emmanuel Marcon dianggap menyebarkan Islamophobia.

Islamophobia adalah istilah kontroversial yang merujuk pada prasangka, diskriminasi, ketakutan dan kebencian terhadap Islam dan Muslim.

Hal ini tentu sangat berbahaya yang akan mengakibatkan perpecahan umat beragama di dunia.

“We will not give in, ever. We respect all differences in a spirit of peace. We do not accept hate speech and defend reasonable debate. We will always be on the side of human dignity and universal values”

Dalam kutipan twitter yang dibuat oleh Emmanuel Macron, dirinya menegaskan tidak akan menyerah dan tetap memperjuangkan nilai kebebasan berpendapat, karena baginya Prancis adalah negara yang menjunjung sekularisme.

Sekularisme negara atau laicite menduduki posisi sentral dalam identitas nasional Prancis dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari motto pasca revolusi, yaitu “Liberty, Equality, Fraternity”.

Pada 1905, dikeluarkan undang-undang yang melindungi sekularisme, yang ditujukan untuk melindungi kebebasan warga menjalankan agama namun juga untuk mencegah masuknya agama di institusi-institusi negara.

Undang-undang tersebut menopang undang-undang lain yang melindungi hak untuk menistakan agama, yang dikeluarkan pada 1881.

Hal ini yang membuat majalah satire Charlie Hebdo bisa menerbitkan kartun Nabi Muhammad SAW, tanpa harus mempertimbangkan kembali akibat dari penerbitan kartun tersebut yang tentunya akan menimbulkan konflik.

Dengan adanya konflik yang tidak kunjung mereda ini, negara-negara yang memiliki mayoritas penduduk muslim melakukan perlawanan terhadap tindakan penistaan agama islam yang terjadi di Prancis yang juga didukung oleh pemerintahannya.

Aksi boikot produk Prancis diawali oleh pemerintahan Turki yang saat ini dipimpin Recep Tayyip Erdoğan.

Seruan aksi ini diikuti oleh negara mayoritas muslim lainnya seperti Uni Emirates Arab, Iran, Qatar hingga Indonesia.

Di Indonesia sendiri juga mengecam keras perbuatan pemerintah Prancis.

Hal ini disampaikan langsung Presiden Jokowi yang menegaskan tindakan tersebut sangat menyinggung umat islam, karena menggambarkan Nabi Muhammad SAW merupakan larangan keras dalam islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak pemboikotan terhadap produk Prancis, seiring dengan itu Presiden Emmanuel Macron masih bersikeras tidak meminta maaf kepada umat islam atas pelecehannya terhadap Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam (SAW).

Aksi boikot produk Prancis di tengah pandemi wabah COVID-19 yang sedang terjadi, tentu menjadi pukulan keras pada sendi perekonomian dunia terutama Prancis.

Banyak produk asal Prancis yang ditarik dari pasar bahkan ada beberapa tempat yang secara terang-terangan memusnahkan beberapa produk asal Prancis sebagai bentuk protes kepada pemerintahan Prancis.

Di tengah pandemi yang sedang melanda dunia saat ini, seharusnya saling menguatkan satu sama lain untuk menjaga kestabilan terutama di bidang perekonomian.

Pengadilan HAM Eropa menegaskan bahwa penistaan agama atau tokoh agama bukanlah bentuk kebebasan berbicara atau berekspresi, melainkan justru bentuk pelanggaran HAM.

Pada tahun 2009, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) meloloskan resolusi.

Resolusi tak mengikat yang diusung Pakistan mewakili 56 negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) itu ditetapkan pada akhir Maret di Jenewa, Swiss.

Sebanyak 23 negara anggota Dewan HAM mendukung ditetapkannya resolusi penistaan agama sebagai pelanggaran HAM.

Tindakan ini sangat meresahkan dan perlu ditindak lanjuti merujuk dari resolusi Dewan HAM PBB yang memutuskan penistaan agama merupakan pelanggaran HAM.

Kemudian, meminta agar Emmanuel Marcon dapat menyampaikan permintaan maaf kepada umat musim dunia serta memberhentikan penerbitan kartun Nabi Muhammad SAW.

Meredakan maraknya Islamophobia yang berkembang di Prancis, guna terciptanya persatuan, kerukunan dan toleransi antar umat beragama dan bisa kembali menjalani kehidupan saling berdampingan dengan damai tanpa harus menyudutkan pihak-pihak tertentu.

Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here