Lapor ke Ombudsman, Peserta CPNS Kejaksaan Resmi Ajukan Sanggahan

0
205

BengkuluKito.Com, – Setelah tidak mendapat surat rekomendasi dari pihak Kejati untuk mengetahui hasil tes kesehatan di RS Bhayangkara, puluhan peserta tes CPNS Kejaksaan Tidak Memenuhi Syarat (TMS-1), Selasa pagi (3/11/2020) melapor ke Kantor Perwakilan Ombudsman Bengkulu.

Perwakilan peserta CPNS Kejaksaan yang TMS-1 saat bertemu perwakilan Ombudsman Bengkulu.
Surat tanda terima laporan ke Ombudsman Perwakilan Bengkulu.

Selain itu, peserta tes juga resmi mengajukan sanggahan ke portal SSCN Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Hari ini jam 09.00 WIB kami juga mampir ke Ombudsman untuk membantu kami. Di situ kami diterima oleh perwakilan Ombudsman, kami sampaikan keluhan kami,” ungkap salah seorang peserta tes CPNS Kejaksaan yang TMS-1, Danang Dian Kusuma.

Dirinya menyebut, pon-poin yang disampaikan hampir sama dengan yang dikeluhkan waktu di Kejati Bengkulu, yakni ada tujuh poin.

“Sudah kami sampaikan, dan pihak Ombudsman menyampaikan bahwa mereka untuk hari ini terima laporan kami secara tertulis. Tapi untuk membantu itu, harus selesai dulu waktu sanggah,” ujar peserta asal Bengkulu Utara ini.

Danang mengatakan, artinya mereka (Ombudsman) belum bisa membantu secara administrasi karena belum habis masa sanggah.

“Akhirnya sekitar pukul 16.00 WIB itu kami putuskan tetap menyanggah hasil tes dengan bukti-bukti yang sudah kami peroleh saja di akun masing-masing. Nggak ada tambahan lagi,” terangnya.

Bukti-bukti itu, kata Danang, termasuk surat permohonan, tanda terima surat permohonan dari pihak Kejati Bengkulu, laporan ke Ombudsman, tanda terima laporan ke Ombudsman, serta daftar absen peserta TMS-1 sesuai formasi yang dilamar.

“Jadi yang pengawal tahanan berkasnya sendiri, yang pengemudi (mobil tahanan) berkas sendiri. Jadi kami hari ini memang sepakat dari pertama menyanggah itu serentak,” sampainya.

Ia berharap, dari sanggahan itu ada perubahan pengumuman. “Kalau bisa, yang paling kami harapkan itu ada perankingan ulang,” harapnya.

Menurut dia, harus ada perankingan ulang, karena memang hampir rata-rata yang dikategorikan TMS-1 ini adalah masuk ke dalam ranking atau peringkat yang diterima.

“Karena kalau tidak salah tahun ini yang diterima untuk formasi pengemudi mobil tahanan, khususnya yang saya ketahui itu 998. Pengawal tahanan pun 998,” ucapnya.

Kalau penentuan kelulusan itu dari total perankingan, Danang menyebut, rata-rata yang TMS-1 ini masuk dalam kuota yang 998 se-Indonesia itu.

“Yang kami TMS-1 di Bengkulu ini nilainya masuk ke dalam ranking itu, tetapi terganjal atau gugur karena dinyatakan tidak sehat (TMS-1),” jelasnya.

“Hal itulah yang kami kejar, kenapa dari awal tidak ada dikatakan bahwa setelah tes kesehatan itu dinyatakan TMS-1,” tambah dia.

Danang menuturkan, seharusnya dari awal itu sudah diberi tahu supaya pihaknya tidak buang-buang waktu lagi untuk tes-tes berikutnya.

“Karena kesannya kami tes itu cuma formalitas saja. Banyak kerugian kami itu, tenaga, waktu, fikiran,” sesalnya.

Sejauh ini, lanjut dia, dari logika para peserta yang TMS-1 tentunya mencurigai ada yang tidak beres dari sistemnya.

Pertama, tidak ada transparansi masalah TMS/MS. Kedua, peserta seperti dihalang-halangi untuk tahu status kesehatannya sendiri.

“Kemudian, untuk sanggah kami butuh hasil tes kesehatan. Tapi ternyata tidak bisa dikeluarkan. Itu jadi kecurigaan kami juga kenapa tidak bisa dikeluarkan,” ungkapnya.

“Kalau memang kami ini sakit, ya tinggal keluarkan saja (hasil tes kesehatan),” sambungnya lagi.

Dia menyebut, hasil tes peserta ini ternyata diverifikasi lagi di pusat.

“Jadi yang menentukan kami sehat atau tidak sehat di daerah adalah orang pusat atau standar pusat. Itu jadinya kami berfikir bahwa bisa saja data itu berubah di pusat,” ungkapnya.

Walaupun di daerah dinyatakan sehat, terang Danang, bisa saja di pusat berubah karena di pusat penentuan terakhir verifikasi.

“Cuma pertanyaan kami, standar kesehatan orang pusat itu seperti apa dulu? apakah se-Indonesia ini satu standar?,” tanya dia.

Danang menjelaskan, untuk tes kesehatan di RS Bhayangkara itu ada dua tahap, pertama kesehatan jasmani, kedua kesehatan rohani.

Di kesehatan jasmani itu ada beberapa tes lagi, yakni tes kesehatan gigi dan mulut (THT). Kemudian Lab, Radiologi, serta pemeriksaan fisik.

Untuk tes rohani atau kesehatan jiwa, itu menjawab soal psikologi.

“Jadi seluruh tahapan itu satu pun tidak ada yang kami ketahui karena dia satu paket. Seluruh tahapan tes kesehatan itu dijadikan satu nilai dan diputuskan MS/TMS,” tuturnya.

“Makanya kami berfikiran para peserta itu kalau setelah tes kesehatan tidak ada kami digugurkan sampai tahapan akhir, artinya kami sehat. Karena di pengumuman awal sifatnya tes kesehatan itu menggugurkan, MS/TMS,” papar dia.

Kalau memang dari awal tes kesehatan itu dikatakan TMS, harusnya langsung digugurkan. Tahapan itu selesai.

“Jadi tiga tes berikutnya kami nggak perlu ikut lagi. Karena sudah pasti itu TMS. Kenapa TMS itu keluarnya pas di akhir pengumuman, itu yang menjadi pertanyaan kami juga,” tanya Danang.

Ia mengungkapkan, makanya peserta ngotot supaya nilai tes kesehatan itu yang dikeluarkan yang di daerah, bukan yang di pusat.

“Untuk waktu sanggah kami diberi waktu tiga hari, dari tanggal 1-3 November 2020. Hari ini hari terakhir, maka inilah kesempatan kami itu untuk mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya,” pungkas Danang Dian Kusuma. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here