Keberatan TMS-1, Hasil Tes Kesehatan CPNS Kejaksaan Dinilai Tidak Transparan

0
194

BengkuluKito.Com, – Menanggapi hasil tes kesehatan Calon Pegawai Negari Sipil (CPNS) di ruang lingkup Kejaksaan Agung RI yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)-1, peserta tes menilai hasil tersebut tidak transparan.

Demikian disampaikan salah seorang peserta tes CPNS Kejaksaan RI, Danang Dian Kusuma, Selasa (3/11/2020).

Surat yang disampaikan peserta tes CPNS Kejaksaan yang TMS-1 kepada Kajati Bengkulu.

Dikatakan Danang, sejak Sabtu kemarin (31/10/2020), pihaknya sudah mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu sebagai panitia seleksi daerah (Panselda) guna meminta surat rekomendasi dari Kejati untuk dapat mengeluarkan hasil tes kesehatan di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara.

Namun, terang dia, pihak Kejati tidak bisa mengeluarkan surat rekomendasi itu karena tidak ada perintah dari panitia pusat yang berwenang mengeluarkan surat rekomendasi tersebut.

“Karena kami tidak menerima hasil tes kesehatan kami, maka kami tidak punya bukti fisik untuk melakukan sanggahan. Kami merasa ada indikasi kesengajaan pansel untuk menutup hasil kesehatan kami,” ungkapnya.

Ia menuturkan, pada Senin (2/11/2020) kemarin pihaknya kembali mendatangi Kantor Kejati untuk meminta kejelasan masalah nilai tes kesehatan yang ada di RS Bhayangkara.

“Total TMS-1 itu ada 203 orang khusus Bengkulu, 134 untuk formasi pengawal tahanan, 44 pengemudi pengawal tahanan, calon jaksa 24 orang, sama 1 orang calon jaksa lulusan terbaik (cum laude),” paparnya.

Tujuan kedatangan pada waktu itu, kata Danang, untuk meminta surat rekomendasi dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu agar bisa mengeluarkan hasil tes kesehatan di RS Bhayangkara.

“Saat di Kantor Kejati waktu itu, kami diterima 4 orang perwakilan, yakni pak Eko, pak Ari, bu Ngadinem, dan satu perwakilan lagi. Yang jelas ada empat orang perwakilan Kejati yang menemui kami,” tuturnya.

Waktu pertemuan itu, lanjut dia, pihaknya menyampaikan dan membahas tujuh poin yang diminta untuk dipenuhi pihak Kejati.

Ketujuh poin tersebut yakni;

1. Peserta P/TMS-1 meminta penjelasan tentang point-point yang membuat peserta tes dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS),

2. Peserta P/TMS-1 meminta transparansi data hasil tes kesehatan dari pihak RS. Bhayangkara Kota Bengkulu,

3. Peserta P/TMS-1 meminta berkas asli data hasil tes kesehatan dari pihak RS. Bhayangkara Kota Bengkulu atau soft copy data hasil tes kesehatan dari panitia seleksi Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang dikirimkan panitia seleksi CPNS RS. Bhayangkara kepada panitia pusat,

4. Peserta P/TMS-1 menanyakan kenapa tes kesehatan dilakukan di daerah, kalau penilaian akhir dari dokter pusat?

5. Peserta P/TMS-1 menanyakan apabila memang harus pedoman nilai tes kesehatan dari panitia pusat, kenapa hasil tes kesehatan dari panitia pusat tidak dicantumkan pada pengumuman akhir seleksi CPNS tahun 2019?

6. Peserta P/TMS-1 menanyakan kenapa ada peserta yang nilai SKB 0.000 termasuk dalam kategori P/TMS-1?

7. Peserta P/TMS-1 menanyakan kenapa ada peserta kategori P/TH, tapi ada nilai SKBnya?

“Setelah kami sampaikan itu, pihak Kejati menjawab secara umum bahwa pihak Kejati cuma pelaksana,” ucapnya.

“Jadi (Panselda) tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan surat rekomendasi itu ke RS. Bhayangkara. Yang punya wewenang panitia pusat dari Kejagung,” tambah Danang.

Sedangkan, Danang menyebut pada awal menemui pihak RS. Bhayangkara mereka menyampaikan mau mengeluarkan surat rekomendasi itu asal ada surat rekomendasi dari pihak Kejati Bengkulu.

“Tidak harus dari orang pusat langsung. Itulah yang mendasari kami untuk mendatangi Kejati itu. Jadi informasi dari RS. Bhayangkara itulah yang harus kami lanjutkan,” ujarnya.

Akan tetapi, setelah hari Senin itu ternyata tetap tidak bisa dengan alasan wewenangnya ada di panitia pusat.

“Intinya yang paling kami kejar adalah nilai tes kesehatan kami itu bisa keluar, dari tujuh poin tadi,” sampai dia.

Danang menambahkan, Selasa pagi (3/11/2020) pihaknya kembali mendatangi Kantor Kejati Bengkulu guna menindaklanjuti pertemuan kemarin karena hasil pertemuan itu pihaknya meminta jawaban dari surat yang sudah diberikan.

“Hasil kemarin itu kami minta ada jawaban dari pihak Kejati atas surat permintaan kami dalam bentuk tertulis,” kata dia.

Dirinya berharap, surat rekomendasi itu bisa keluar. Kalaupun tidak bisa dikeluarkan, pihaknya meminta surat tertulis yang menyatakan bahwa pihak Kejati tidak punya wewenang mengeluarkan surat rekomendasi.

“Tetapi dalam bentuk tertulis, bukan lisan. Itulah alasannya hari ini kami ke Kantor Kejati Bengkulu lagi, mau menagih surat itu,” terang dia.

Ternyata setelah ditemui panitia di dalam, ungkap Danang, pimpinan Kejati tidak bisa mengeluarkan surat karena memang alasannya dari panitia daerah tidak boleh mengeluarkan alasan penolakan dalam bentuk surat. Cukup disampaikan dalam bentuk lisan.

“Itu yang kami pertanyakan juga, kenapa tidak bisa. katanya kami (Panselda) cuma ikut perintah pimpinan, kalau pimpinan sudah memerintahkan kami tidak bisa mempertanyakan kembali kenapa tidak bisa,” pungkasnya. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here