Dosen Muda FH Unib Gelar Penyuluhan Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika

0
53

BengkuluKito.Com, – Dalam rangka mewujudkan tujuan perguruan tinggi berupa pengabdian masyarakat, tiga dosen muda Fakultas Hukum Universitas Bengkulu menggelar penyuluhan bagi korban penyalahgunaan narkotika di Kota Bengkulu, Selasa (27/10/2020).

Ketiga dosen muda tersebut yakni, Arie Elcaputera, S.H.,M.H., Pipi Susanti, S.H.,M.H., dan Ari Wirya Dinata, S.H.,M.H.

Pengabdian masyarakat yang digelar oleh tiga dosen muda Fakultas Hukum Unib.

Kegiatan ini dilaksanakan di rumah singgah Yayasan Peduli Sosial Nasional (Yayasan PESONA) Kota Bengkulu, pada Sabtu, 24 Oktober 2020.

Disampaikan Arie, sebagai akademisi perguruan tinggi memiliki tiga misi dalam melaksanakan tujuan negara Indonesia, yaitu ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’.

Sebagaimana diatur dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, tujuan perguruan tinggi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Junto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

“Tiga tujuan perguruan tinggi ini disebut dengan Tri Darma Perguruan Tinggi. Terdiri atas Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,” ucapnya.

Arie menuturkan, Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Ketiga dosen mengadakan pengabdian masyarakat di Yayasan PESONA Kota Bengkulu,” ujarnya.

Adapun pengabdian masyarakat yang diadakan, kata Arie, adalah Paralegal dan Bantuan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan Napza.

“Kegiatan ini memberikan pemahaman tentang bantuan hukum yang dapat diberikan kepada korban penyalahgunaan selama menjalankan proses hukum, baik penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan dan pelaksanaan putusan,” terang dosen muda, yang juga alumni FH Unib ini.

Dia mengatakan, hal ini berangkat dari Hak Atas Bantuan Hukum sebagai tanggung jawab negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum,” tegasnya.

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk juga hak atas Bantuan Hukum.

“Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan dan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM),” ujarnya.

Maka dari itu, sambung dia, hak warga negara dalam mendapatkan bantuan hukum merupakan perwujudan akses terhadap keadilan sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum.

Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan.

Ia menambahkan, bantuan hukum juga merupakan instrumen penting karena merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu.

“Hak atas bantuan hukum adalah salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara,” ungkapnya.

Karena, dalam setiap proses hukum khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah telah menyiapkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis.

Namun, lanjut Arie, masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mengetahui hal tersebut sehingga mereka merasa tidak dibantu oleh pemerintah.

Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Negara juga bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi warga negaranya yang kurang mampu sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Arie menjelaskan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di dalam ketentuan pasal 4 menyatakan, bahwa ruang lingkup bantuan hukum adalah sebagai berikut :

1. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

2. Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Sejalan dengan pasal di atas, maka selanjutnya di dalam pasal 5 menyatakan bahwa, ‘Penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, baik itu hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan’.

“Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin atau masyarakat yang tidak mampu,” sampai Arie.

Sehingga, mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusionalnya.

Karena jelaslah pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum sebagaimana amanat dalam undang-undang merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Ia menerangkan, penerima bantuan hukum merupakan masyarakat miskin yang dalam menerima bantuan hukum mempunyai hak:

1. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.

2. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat.

3. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Direktur Yayasan PESONA, Rinto Harahap juga mengatakan pendampingan berupa bantuan hukum ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan karena korban penyalahgunaan narkotika seringkali tidak memahami isu hukum yang sedang dia hadapi.

Sehingga, pendampingan hukum ini akan membantu dalam menjelaskan tentang isu hukum yang sedang ia hadapi.

Arie menyampaikan, kegiatan pengabdian masyarakat ini juga mensosialisasikan pelbagai lembaga bantuan hukum yang ada Provinsi Bengkulu, dapat dikunjungi oleh setiap orang khususnya kaum yang kurang mampu (miskin) yang membutuhkan untuk berkonsultasi masalah hukum yang dihadapi.

“Harapannya, dengan kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat membantu memberikan pengetahuan dan bantuan hukum bagi seluruh orang tanpa membedakan status seseorang,” harapnya.

“Seperti disebutkan bahwa kemanusian itu seharusnya tidak dibatasi sekat-sekat identitas,” pungkas Arie Elcaputera. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here