Paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi Atas Usulan Dua Raperda

0
22

BengkuluKito.Com, – Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan ke-3 Tahun Sidang 2020 dengan agenda Jawaban Gubernur Bengkulu terhadap pandangan umum delapan Fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu atas usulan dua Raperda, resmi digelar, Selasa (20/10/200).

Penyerahan Jawaban Gubernur Bengkulu terhadap Pandangan Fraksi oleh Sekda Hamka Sabri ke pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu.
Pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang hadir saat Paripurna Jawaban Gubernur.

Dalam rapat kali ini, jawaban gubernur tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Hamka Sabri, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu.

Dikatakan Hamka, pihaknya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota dewan yang telah menyampaikan tanggapan, baik berupa penghargaan, pertanyaan, harapan, dan saran terhadap dua Raperda Provinsi Bengkulu tersebut.

“Sehubungan dengan pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), kami sepakat dengan saran dan masukan dari FPDIP untuk melakukan pembahasan usulan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu ini melalui harmonisasi dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal,” ujarnya.

Hal ini, kata Hamka, agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan norma kesusilaan.

Terhadap Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), lanjut dia, terhadap perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam Pasal 15 ditegaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib dibentuk dan tidak dapat digabungkan dengan unsur pemerintahan lainnya.

“Sedangkan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/5507/SG tanggal 6 Oktober 2020, bagi daerah Provinsi untuk membentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mandiri dan tidak digabung dengan unsur pemerintahan lainnya,” jelasnya.

Selanjutnya, jawaban Pandangan Umum
Fraksi Persatuan Nurani Indonesia (FPNI), terhadap perubahan Perda Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.

“Atas pandangan dan saran dari FPNI untuk membuat laporan evaluasi kinerja secara menyeluruh untuk OPD, kami ucapkan terima kasih dan dapat kami sampaikan bahwa laporan evaluasi kinerja OPD dilakukan penilaian secara langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB setiap tahun,” tandas Hamka Sabri. (Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here