Soal Upaya Hukum, A. Yamin: PTUN Bukan Lembaga Banding

0
62

BengkuluKito.Com, – Kuasa Hukum KPU Provinsi Bengkulu, A. Yamin menjelaskan, jika alasan pihaknya tidak mengambil upaya hukum banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap putusan Bawaslu yang mengabulkan permohonan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Agusrin-Imron, karena PTUN bukan lembaga banding.

“Dalam Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, para pihak termasuk KPU diberi ruang untuk menggugat ke PTUN jika tidak puas dengan putusan Bawaslu. KPU, kita tegaskan tidak mengambil langkah hukum ke PTUN karena PTUN bukan lembaga banding sebagaimana diatur dalam Pasal 470 UU Pemilu,” jelasnya, yang akrab disapa Omeng.

Maka, terang dia, obyek gugatan atau obyek sengketa bukan putusan Bawaslu yang membatalkan SK atau pun berita acara KPU Provinsi Bengkulu. Namun, obyek sengketa di PTUN justru SK KPU sendiri.

“Dengan kata lain, mana mungkin KPU Provinsi Bengkulu mengajukan sengketa di PTUN dengan mengugat SK-nya sendiri. Jadi ini ada problem konstruksi hukum di level Undang-Undang,” ungkapnya, Senin (19/10/2020).

Omeng menyebut, dalam Pasal 470 UU Pemilu, dan sudah diturunkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa.

“Dalam Perma Nomor 5 tersebut, KPU Provinsi Bengkulu tidak diberi ruang menggugat karena Perma hanya menyebutkan Parpol atau calon legislatif dan peserta Pemilu sebagai penggugat dan KPU sebagai tergugat,” sebutnya.

Maka, sambung Omeng, yang menjadi objek gugatan bukan putusan Bawaslu, tapi berita acara atau SK KPU.

“Itu menjadi kontradiktif dan menjadi tidak mungkin KPU menggugat SK-nya sendiri atau berita acaranya. Berita acara itu ditimbulkan karena hasil pleno dari komisioner KPU, hasilnya kolektif kolegial,” kata dia.

Ia menuturkan, selain karena problem konstruksi UU Pemilu, KPU tidak menggugat putusan Bawaslu ke PTUN karena menilai putusan Bawaslu sebagai putusan hukum yang perlu ditindaklanjuti oleh KPU.

“KPU dalam bertindak selalu berdasarkan hukum. KPU dan Bawaslu sama-sama penyelanggara Pemilu yang diberikan tugas masing-masing untuk menyelenggarakan Pemilu. Kemudian Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan tugas menyelesaikan sengketa Pemilu,” tutupnya. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here