PT.Agricinal Mangkir, Komisi 1 DPRD Propinsi Bengkulu akan Panggil Lagi

0
175

Terkait Penyelesaian Polemik HGU PT.Agricinal dan Warga BU

BengkuluKito.Com – Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu telah melayangkan surat penggilan kepada pihak PT Agricinal, untuk menyelesaikan polemik Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan sawit dengan warga di 5 desa di Kecematan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Sangat disayangkan, undangan yang dijadwalkan tadi siang pada pukul 13.00 WIB hingga pukul 16.00 (Senin, 19/10/2020) justru tidak dihadiri oleh pihak PT Agricinal.

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Badrun Hasani, SH mengatakan, dengan tidah hadirnya undangan tersebut, PT Agricinal tidak menghormati dan menghargai DPRD Provinsi Bengkulu secara kelembagaan.
“Undangan sudah kita sampaikan, tapi tidak datang. Tidak datangnya karena apa kita juga tidak tau, karena tidak ada konfirmasi apapun. Tentu saja kita sangat menyayangkan, padahal undangannya sudah kita sampaikan dan ada tandaterimanya,” terang Badrun kepada BengkuluKito.

Ditambahkan H.Badrun Hasani SH MH, berdasarkan laporan warga, HGU PT Agricinal saat ini dalam proses perpanjangan. Dalam tuntutan arga meminta, agar sebagian HGU dilepas untuk kepentingan warga.
“Karena tidak hadir undangan kita, maka akan kita bicarakan secara internal langkah apa yang bakal dilakukan,”ujar Badrun.

Sementara itu, salah satu Anggota Komisi 1 DPRD Propinsi Bengkulu Usin Abdisyah putra sembiring,SH, menyampaikan bahwa konflik HGU PT Agricinal dengan warga di 5 desa di Kecematan Putri Hijau itu sudah lama terjadi. Bahkan sampai saat ini tidak ada ujung penyelesaian.
Komisi I DPRD Provinsi berusaha, untuk mencari solusi atas masalah tersebut, dengan memanggil pihak PT Agricinal.
“Kalau kita duduk bersama, kita akan rumuskan solusinya. Agar tidak berlarut masalah ini. Ironisnya, konfirmasi juga tidak ada, kalau tidak datang,” ungkapnya.

Untuk itu, Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu akan kembali melakukan pemanggilan ulang nantinya. Bahkan, Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu berencana akan melakukan sidak langsung ke lokasi konflik lahan HGU tersebut.
“Kita nanti akan sidak langsung saja, melihat langsung apa yang terjadi. Jika tidak cepat selesai masalah ini, masyarakat yang akan dikorbankan,” tambah Usin.

Sementara itu, kemarin 3 perwakilan warga 5 desa di Kecematan Putri Hijau, mendatangi Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan laporan aspirasinya, agar konflik HGU perkebunan dan warga tersebut bisa diselesaikan.

Salah satu perwakilan warga, Aspan Bangun mengatakan pihaknya hanya menuntut meminta sebagian HGU PT Agricinal dilepaskan kepada warga, sebelum HGU tersebut dilakukan perpanjangan.
“Terus terang saja selama ini keberadaan perusahaan itu minim sekali azas manfaat dan kontribusinya bagi warga desa penyangga. Seperti CSR saja, tidak pernah dirasakan,” ungkap Aspan.

Permintaan lahan HGU PT Agricinal itu, juga karena warga membutuhkan lahan, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.
“Kita sangat berharap agar sebagian HGU di lepas dan diberikan kepada warga untuk menyambung hidup,” pungkasnya. (CW1)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here