Paripurna Pandangan Umum Fraksi, FPNI: Evaluasi Menyeluruh Susunan OPD

0
43

BengkuluKito.Com, – Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan ke-3 Tahun Sidang 2020 Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap dua Raperda yang diusulkan Gubernur Bengkulu, resmi digelar, Senin (19/10/2020).

Kedua Perda tersebut yakni;
a. Perubahan atas Perda Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

b. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Paripurna kali ini dipimpin Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu Suharto, dan Gubernur Bengkulu diwakili Sekda Hamka Sabri.

Disampaikan Fraksi Persatuan Nurani Indonesia (FPNI) yang diwakili Usin Abdisyah Putra Sembiring, terhadap usulan perubahan atas Perda Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pihaknya menyambut baik atas niat dan perubahan yang berasal dari saudara gubernur untuk mengajukan.

Rapat Paripurna pandangan fraksi atas dua Raperda.
Peserta sidang rapat paripurna pandangan fraksi.
Pembacaan pandangan Fraksi Persatuan Nurani Indonesia oleh Usin Abdisyah Putra Sembiring.

“Karena kita menyadari kehidupan tata pemerintahan daerah Provinsi Bengkulu selalu berkembang secara dinamis sesuai dengan dinamika masyarakat dan tantangan yang terjadi,” ucapnya, saat membacakan pandangan fraksi, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu.

Pada saat ini, kata Usin, pembentukan susunan perangkat daerah telah ditetapkan pada Perda No. 8 Tahun 2016.

“Kami mengharapkan saudara Gubernur Bengkulu untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap susunan organisasi perangkat daerah melalui evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta kinerja dalam memberikan pelayanan publik pada masyarakat Provinsi Bengkulu sebagai usaha mewujudkan terlaksananya tata pemerintahan daerah yang baik,” paparnya.

Mengingat, kemampuan daerah Provinsi Bengkulu dalam mencari sumber pendapatan asli daerah sangat terbatas.

“Sebagian besar APBD Bengkulu habis hanya untuk membayar gaji aparatur negara dan membayar biaya operasional gaji organisasi perangkat daerah,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, sangat diperlukan kesadaran saudara Gubernur Bengkulu untuk membuat laporan evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah secara menyeluruh.

Apakah organisasi perangkat daerah yang ada selama ini telah mampu bekerja secara profesional melaksanakan tugas pemerintahan, tugas pembangunan, dan tugas pemberian pelayanan publik yang baik terhadap seluruh rakyat Provinsi Bengkulu.

“Karena keterbatasan APBD Provinsi Bengkulu, maka kami meminta saudara gubernur mengutamakan organisasi perangkat daerah yang benar melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang wajib diselenggarakan dan memilih urusan pemerintahan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat,” sampai politisi Hanura ini.

“Pada prinsipnya, kami dari FPNI dapat menerima penjelasan saudara Gubernur Bengkulu dan kami bersedia menerima rancangan Perda ini untuk dibahas pada tataran selanjutnya,” ucapnya.

Selain itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) yang diwakili Sudirman mengatakan, FPDIP mempelajari atas nota kerja secara garis besar didasarkan pada adanya dinamisasi perkembangan kehidupan masyarakat serta tantangan-tantangannya.

Sehingga, mengharuskan Pemerintah Provinsi Bengkulu menyusun tata kelola melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar serta maksimal.

“Kami yakin dan percaya bahwa saudara Gubernur Bengkulu telah melakukan evaluasi, namun kami akan selalu mengingatkan dari FPDIP agar dapat ke depannya tidak lupa menempatkan orang-orang dalam perangkat daerah itu tepat pada tempatnya,” ungkapnya.

Di samping mengatur tata kelola pemerintahan termasuk organisasi perangkat daerah yang baik, sambung Sudirman, tentunya diiringi oleh Kepala OPD yang baik.

Selanjutnya, Rancangan peraturan daerah Provinsi Bengkulu tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi isu bahwa hal tersebut sangat dibutuhkan oleh rakyat di Provinsi Bengkulu dan sangat penting.

“Karena beberapa peristiwa bencana alam dan hal yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerugian harta benda, hal itu tentunya ialah disebabkan kelalaian kita sendiri sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, human error, dalam melakukan kegiatan yang bersentuhan dengan lingkungan hidup,” jelasrnya.

“Lagi-lagi hal ini perlu dilakukan evaluasi bertahap atas pelaksanaan izin yang telah diterbitkan. Satu sisi bahwa izin dipermudahkan, namun tata laksana perlu mendapat pengawasan sekaligus evaluasi dengan tetap mengedepankan prinsip menjaga lingkungan hidup,” tambah dia.

Sementara itu, Fraksi Golkar yang diwakili Andrian Wahyudi menyampaikan, terkait dengan penjelasan Gubernur Bengkulu tentang dua Raperda tersebut pihaknya mengusulkan penggabungan beberapa dinas.

Pertama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Dapat disimpulkan bahwa kewenangan provinsi meliputi;

a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi.

c. Pembinaan dan sosialisasi.

d. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

“Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka Fraksi Partai Golkar mengusulkan untuk dijadikan sebagai salah satu bagian di pemerintahan daerah Provinsi Bengkulu, pada biro yang mengurusi urusan pemerintahan,” usulnya.

Dua, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan digabung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

“Penggabungan dua dinas tersebut, mengingat keduanya secara fakta tugas sehari-harinya hampir tidak ada. Sehingga dengan dilakukan penggabungan kedua dinas tersebut akan menghemat beban APBD Provinsi Bengkulu,” terangnya.

Tiga, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dipecah menjadi dua, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD).

Dengan harapan agar terciptanya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik.

“Ketiga usulan tersebut, jika dimungkinkan dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku,” tandasnya. (Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here