Paripurna Penjelasan Gubernur Atas Raperda Pembentukan Perangkat Daerah dan Rencana Pengelolaan LH

0
17

BengkuluKito.Com, – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu kembali menggelar Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan ke III Tahun 2020 tentang Penyampaian Penjelasan Gubernur Atas Raperda, Jum’at (16/10/2020).

Penyampaian penjelasan gubernur atas dua Raperda, oleh Plt Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah.

Masing-masing Raperda tersebut yakni,

a. Perubahan Atas Perda Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

b. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah, bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah salah satunya ditentukan oleh sejauh mana efektifitas dan efesiensi kelembagaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu, kata Dedy, evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang dilakukan merupakan bagian dari penyempurnaan kelembagaan sekretariat daerah yang mengarah kepada terbentuknya organisasi berbasis kinerja.

Dengan pola struktur organisasi yang rasional dengan kebutuhan nyata guna mewujudkan tata pemerintah daerah yang baik.

“Dasar utama pembentukan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah,” ucapnya, saat membacakan penjelasan gubernur atas Raperda, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu.

Dedy menyebut, efesiensi, efektifitas, pembagian garis tugas rentan kendali tanpa kerja yang jelas dan fleksibelitas.

“Namun tidak berarti kalau setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk organisasi tersendiri,” ujarnya.

Ia menambahkan, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur penunjang.

Pembentukan dan susunan perangkat daerah telah ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016, pada bab ke- VIII ketentuan peralihan pasal 14, bahwa perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Penetapan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang telah dibentuk sebelum peraturan daerah ini dinyatakan masih berlaku, sampai ditetapkannya perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan pemerintahan umum.

“Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan dan menunjang pelayanan publik tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah,” jelasnya.

Selanjutnya, terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten terus berupaya mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur bagi rakyat melalui pembangunan diberbagai bidang.

“Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan krisis pangan, air, energi dan lingkungan,” sampainya.

“Secara umum dapat dikatakan, bahwa hampir seluruh sumber daya alam di Provinsi Bengkulu cenderung mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu,” tambah Dedy.

Ia menjelaskan, dalam era otonomi daerah pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Undang-Undang tersebut mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik melalui penetapan kewajiban pemerintah untuk menerapkan Sustainable Development sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan pertumbuhan pembangunan ekonomi dan sosial,” tandasnya. (Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here