Pemprov Bantah Hibah ke NU dan Muhammadiyah Dicoret, Tapi Ditunda Tahun Depan

0
18

BengkuluKito.Com,- Pelaksana harian (Plh) Sekda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto menegaskan istilah mencoret anggaran itu tidak benar, Jum’at (2/10/2020).

Namun, kata dia, pemerintah pusat menginstruksikan pada situasi pandemi COVID-19 pemerintah daerah diharuskan melakukan realokasi dan refocusing anggaran pada setiap sektor dengan memikirkan skala prioritas.

“Sebetulnya tidak ada istilah coret mencoret itu, kita melihat kondisi keuangan daerah yang turun dan berkurang cukup signifikan, baik dari pendapatan daerah maupun transfer dana pusat,” terangnya, saat menggelar konferensi pers, di Kantor Pemda Provinsi Bengkulu.

Secara otomatis, lanjutnya anggaran belanja juga perlu disesuaikan, sehingga anggaran yang tidak bersifat wajib pada APBD-P ini dengan sangat berat harus ditunda.

Ia menjelaskan, terkait dana hibah bagi Ormas, seperti Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) dan PW Muhammadiyah yang tertunda, sebetulnya sudah dibicarakan bersama, karena kegiatan Ormas ini juga tertunda akibat COVID-19.

Selain itu, beberapa kelompok lain juga ikut tertunda, seperti Pramuka, kelompok tani, Perkumpulan Keluarga Malalo, Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Kaur.

Lalu, organisasi kelompok usaha bersama, hingga bantuan untuk pengurus masjid di Provinsi Bengkulu.

“Hibah yang telah direncanakan sejak awal tahun 2020, salah satunya seperti Ormas Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) memang ditunda akibat situasi COVID-19, selain itu ada kegiatan lain yang ikut tertunda,” jelasnya.

Menurut Gotri, anggaran hibah Muhammadiyah dan NU ini sebelumnya diajukan untuk menghadiri Muktamar, namun kegiatan Muktamar ditunda akibat pandemi COVID-19 (Muktamar NU pada 2021 dan Muhammadiyah pada 2022).

“Sehingga anggaran untuk ini kita tunda dahulu,” ucapnya.

Selain itu, Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Yuliswani mengatakan program yang sudah teranggarkan pada perencanaan APBD awal tahun 2020, namun tertunda akibat terkena refocusing anggaran COVID-19, akan kembali dikucurkan pada tahun anggaran 2021.

Ia menerangkan, hibah yang masih ada dalam APBD sekarang adalah hibah wajib yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-perundangan, yaitu untuk Pemilihan Kepala Daerah, KONI, Palang Merah Indonesia (PMI), dan KPID.

Disampaikan Yuliswani, bahwa APBD-P itu merupakan produk keputusan bersama pemerintah daerah dan DPRD.

“Jadi, apa yang ada dalam APBD sebenarnya telah dibahas secara bersama, sehingga seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama (pemerintah daerah dan DPRD) untuk memberikan informasi yang benar tentang APBD ini kepada masyarakat,” pungkasnya. (CW1)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here