Alasan COVID-19, PW NU dan Muhammadiyah Batal Dapat Hibah

0
22

Usin : Mungkin dianggap tidak penting, maka dalam pengajuan Gubernur di APBD Perubahan 2020 dihapus.

BengkuluKito.Com, – Ada yang menarik perhatian dalam Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahaan tahun 2020, yang disahkan DPRD Provinsi Bengkulu dalam Rapat Paripurna, Rabu kemarin (30/9/2020).

Ternyata, gubernur dalam pengajuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahaan 2020 untuk bantuan hibah organisasi masyarakat (Ormas) dicoret Pemprov Bengkulu.

Tidak tanggung-tanggung, dana hibah yang diperuntukkan bagi ormas Nahdatul Ulama (NU) dan Muhamadiyah Provinsi Bengkulu, Muhammadiyah Kabupaten Kaur juga ikut dicoret dalam APBD Perubahan 2020.

Ketua Fraksi Persatuan Nurani Indonesia (PNI) DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH dalam pendapat akhir fraksi yang dibacakan di hadapan paripurna mengatakan anggaran ormas tersebut tidak dibahas dalam APBD-P, lantaran tidak diusulkan oleh Gubernur Bengkulu.

Padahal, kata dia, telah dianggarkan di dalam APBD murni 2020 dan dicoret sebelum diajukan.

“Kami dari Fraksi Persatuan Nurani Indonesia meminta maaf kepada PW NU, PW Muhammadiyah, adik-adik Pramuka, keluarga besar Malalo, Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Tani, Ormas dan Pengurus Masjid yang telah dianggarkan di dalam APBD 2020 sebagai penerima hibah dan bantuan tidak bisa menerima bantuan tahun ini,” ujar Usin.

Karena, sambungnya, memang gubernur tidak memasukan anggaranya di pembahasan APBD-P 2020.

“Oleh karena tidak dianggarkan, maka pembahasan di komisi maupun di Banggar tidak bisa dilakukan,” tambah dia.

Diketahui, bantuan dana hibah sendiri sebelumnya di APBD-P akan diberikan kepada ormas, seperti Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU), Pramuka, kelompok tani, PW Muhammadiyah, Perkumpulan Keluarga Malalo, Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Kaur.

Kemudian, organisasi kelompok usaha bersama, hingga bantuan untuk pengurus masjid di Provinsi Bengkulu.

Usin menyebut, justru dana hibah yang diajukan gubernur dalam APBD Perubahan ada dua organisasi yakni Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu dan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Bengkulu.

Untuk KONI Provinsi Bengkulu dianggarkan sebesar Rp. 15 miliar, sedangkan PMI Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 1 miliar.

“Jika memang gubernur punya perhatian dan ingin adil, bisa saja dikurangi dari anggaran sebelumnya, bukan langsung dicoret atau dihapus,” sampai dia.

Ia menuturkan, ormas atau kelompok tadi juga punya andil dalam memutus mata rantai COVID-19 atau pemulihan ekonomi pasca COVID-19.

“Faktanya gubernur hanya dua organisasi itu yang dianggarkan untuk mendapatkan dana hibah,” sebut mantan aktivis 98 ini.

Ditambahkan Usin, untuk yang belum teranggarkan dapat dibahas kembali di APBD tahun 2021 atau APBD Perubahaan 2021 apabila diusulkan kembali oleh Pemprov Bengkulu.

“Nanti akan kita bahas kembali dan kita anggarkan jika diajukan kembali oleh gubernur sekarang. Kalo nggak diajukan ya sabar saja, kita akan minta gubernur baru menganggarkan dan ajukan agar kegiatan ormas bisa berjalan dengan baik kembali,” pungkasnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dedy Ermansyah mengungkapkan pengalihan dana hibah itu karena adanya refocusing anggaran di tengah pendemi COVID-19.

Menurut Dedy, hal ini lantaran anggaran pendapatan yang berkurang dan pendapatan daerah juga ikut berkurang, sehingga terjadi penyesuaian-penyesuaian.

Dia mengungkapkan, di masa pendemi COVID-19 saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu fokus untuk penanganan kesehatan dan dampak sosial serta ekonomi.

“Dampak pandemi tidak hanya dialami oleh kita, tetapi hampir seluruh dunia mengalami dampaknya,” demikian Dedy. (CW1)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here