Malam Hari, DPRD Gelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD-P Provinsi Bengkulu TA 2020

0
32

BengkuluKito.Com, – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi kembali menggelar Rapat Paripurna ke 3 Masa Persidangan ke 3 Tahun Sidang 2020, Selasa (22/9/2020).

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang hadir saat Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD-Perubahan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2020 dan Pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda tentang APBD-P Provinsi Bengkulu TA 2020.

Rapat yang beragendakan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD-Perubahan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2020 ini digelar pada malam hari.

Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD-Perubahan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2020 oleh Gubernur Rohidin Mersyah.
Penandatanganan oleh Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri.
Penandatanganan oleh Waka II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto.
Foto bersama Gubernur Rohidin Mersyah dan Pimpinan DPRD Provinsi serta perwakilan fraksi.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Ihsan Fajri, yang dihadiri Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri.

Disampaikan Ihsan Fajri, dengan memperhatikan daftar hadir bahwa dari 45 anggota dewan yang terhormat, yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak 26 orang.

Sesuai dengan tata tertib dewan, forum untuk dimulainya rapat paripurna dewan telah terpenuhi.

“Sesuai undangan yang telah telah disampaikan kepada saudara-saudara bahwa acara rapat anggota dewan hari ini adalah, satu Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD-P Provinsi Bengkulu TA 2020,” ucapnya, saat memulai rapat paripurna.

Kedua, lanjut Ihsan, Pandangan Umum Fraksi-fraksi Atas Raperda tentang APBD-P Provinsi Bengkulu TA 2020.

Ihsan menyebut, Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD-P Provinsi Bengkulu TA 2020 disaksikan oleh ketua-ketua fraksi dan Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda).

Nota kesepakatan ditandatangani unsur pimpinan dewan dan Gubernur Bengkulu.

Agenda selanjutnya yaitu Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Gubernur Bengkulu atas RAPBD-P Provinsi Bengkulu TA 2020.

Fraksi PDI-P dalam pandangan umum fraksinya yang diwakili Edwar Samsi menyatakan, Fraksi PDI-P mencermati dan mempelajari atas penjelasan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu bahwa pentingnya perubahan APBD TA 2020 sebagaimana yang telah disampaikan Gubernur Bengkulu secara garis besar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 316 Ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan perkiraan.

“Keadaan yang mengharuskan dilakukannya pergeseran anggaran pada organisasi perangkat daerah,” terangnya.

Seperti, sambung Edwar, program kegiatan, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

“Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan,” sampainya.

“Dan juga karena kedaruratan atau keadaan luar biasa terkait dengan mewabahnya pandemi COVID-19 yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan keuangan daerah,” tambah Edwar.

Secara umum, kata dia, dapat dipahami bahwa ada perkembangan yang kurang sesuai dengan perkiraan yang menjadi dasar dilakukannya perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Yaitu, tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah yang sebelumnya dalam APBD reguler atau dalam TA 2020 ditetapkan sebesar Rp. 3.368.876.416.121.65, mengalami perubahan sangat signifikan menjadi Rp. 2.820.605.198.758, atau terjadi penurunan sebesar Rp. 548.271.217.363.05,

“Penyebabnya adalah berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berkurangnya dana perimbangan yang ditransfer dari pemerintah pusat, karena berkurangnya penerimaan negara secara nasional,” bebernya.

Ia menyebut, hal lain yang mempengaruhi turunnya pendapatan adalah disebabkan terjadinya pandemi COVID-19 di Provinsi Bengkulu, sehingga mempengaruhi pembangunan dan perekonomian daerah.

“Mengingat situasi pandemi COVID-19 di Bengkulu belum reda, bahkan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, maka kami Fraksi PDI-P berharap agar pemerintah Provinsi Bengkulu melaksanakan komunikasi secara intens kepada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu,” ungkapnya.

Dia mengatakan, jumlah kenaikan paparan COVID-19 di Kota Bengkulu sungguh luar biasa dan ini memprihatinkan semua. Sehingga diharapkan penanganan yang penuh dengan cara yang luar biasa juga.

“Saudara pimpinan dan anggota dewan sidang yang kami hormati, tidak henti-hentinya kami juga berpesan dan menyampaikan atensi kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu agar kiranya serapan anggaran dapat berjalan dengan menerapkan prinsip keseimbangan. Jangan sampai terulang menumpuk di tiap akhir tahun,” tuturnya.

Pada bagian terakhir, lanjut Edwar, pihaknya menyadari bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan belanja anggaran adalah untuk melaksanakan pelayanan terbaik pada masyarakat.

“Untuk itu pada kesempatan ini, kami Fraksi PDI-P pun memiliki pandangan yang sama atas apa yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu,” sampai Edwar Samsi.

“Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Fraksi PDI-P dapat menerima Rancangan peraturan daerah Provinsi Bengkulu tentang perubahan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 untuk kemudian dibahas ke tingkat selanjutnya,” pungkasnya.

Selain itu, Fraksi Persatuan Nurani Indonesia (FPNI) yang diwakili Usin Abdisyah Putra Sembiring mengatakan ada tiga bagian yang menurut pihaknya penting dalam pembahasan penyampaian Nota Pengantar Gubernur.

Pertama, kata Usin, pendapatan daerah yang berubah sesuai dengan asumsi pada awalnya.

Kedua, penurunan pendapatan pembiayaan diakibatkan peningkatan COVID-19 di Provinsi Bengkulu.

Ketiga, adanya rekomendasi BPK untuk membayar utang-utang kepada pihak ke tiga yang sudah dibelanjakan. Terakhir, adanya fenomena-fenomena pendapatan-pendapatan yang semakin berkurang.

“Oleh karena itu, kami Fraksi Persatuan Nurani Indonesia (FPNI) setuju untuk membahas pada tahap lebih detail di dalam komisi-komisi pada rancangan perubahan-perubahan yang diajukan oleh pemerintah dalam hal ini saudara gubernur,” tandas mantan pengacara ini.

Terhimpun, seluruh fraksi yang terdiri dari delapan fraksi setuju RAPBD-P Provinsi Bengkulu TA 2020 dilanjutkan pembahasannya.

Untuk pembahasan akan digelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Gubernur Bengkulu terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi. (Adv)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here