Serap Aspirasi, Tiga RT di Kelurahan Penurunan Keluhkan Masalah Banjir

0
81

BengkuluKito.Com, – Sebanyak tiga RT di Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung mengeluhkan masalah banjir yang sering terjadi di lokasi tersebut pada saat waktu hujan, Kamis (6/8/2020).

Hal ini disampaikan peserta reses, Ketua RT.08 Anisah saat digelar penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring bersama peserta reses.

Dikatakan Anisah, permasalahan banjir ini adalah masalah bersama tiga RT.

“Hal yang sama kami bicarakan nggak beda jauh, karena yang dipermasalahkan RT 9, RT 08, RT 11 itu tidak ada kata lain (masalah) banjir. Kita ini kadang-kadang kasihan pak, boleh dikatakan kalau kami seperti RT 11, RT 8, pak RT nya nggak banjir. Akan tetapi di bulan ramadhan kemarin, kasihan kita melihat warga itu mau berbuka puasa, baru minum air seteguk air sudah masuk ke dalam rumah,” ungkap ibu RT ini.

“Memang kita nggak banjir, tetapi kita kan punya hati nurani nggak mungkin nggak dibantu. Seperti itu kira-kira,” tambahnya.

Dirinya menanyakan, perihal pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah banjir tersebut.

“Jadi harapan kami begini pak, sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab dengan permasalahan (banjir) ini. Apa ini kota atau provinsi,” tanya dia.

Lanjut Anisah, saat ini harapan masyarakat  bagaimana caranya supaya bisa menyampaikan keluhan tersebut ke pemerintah.

“Dikarenakan begini pak, kami ini rasanya kalau sudah pemilihan anggota dewan itu, saya lah sebagai RT perasaan sangat susah untuk menemui pejabat itu. Padahal waktu menjelang pemilihan anggota dewan, saat kami banjir dikasih nasi bungkus, kami banjir dikasih nasi goreng, kami banjir dikasih mie. Tetapi setelah itu mereka hilang entah kemana,” ujarnya menceritakan di depan warga.

Keluhan ibu Anisah dipertegas juga oleh Ketua RT 11, Syamsu.

Kata dia, masalah banjir ini bukan hanya kali ini saja tetapi masalah yang terus-menerus terjadi. Jika memang perlu, dapat dirumuskan program padat karya di lingkungan Kebun Beler yang terdampak banjir.

“Dikarenakan siring kami ini panjang pak, dari Penurunan ke Kebun Beler mentoknya ke RT 9 depan kios dan di muara siring atau sungai terdapat endapan pasir sudah tinggi, air itu sudah tidak bisa lewat lagi. Jadi kalo memang bisa dibuatkan program padat karya di lingkungan kami,” terangnya.

Menjawab keluhan tersebut, anggota DPRD Provinsi Bengkulu Usin Abdisyah Putra Sembiring mengatakan bahwa keluhan warga di tiga RT tersebut akan menjadi catatan dalam kunjungannya.

“Untungnya bukan saya yang kenai sindir bu RT, soalnya saya tidak pernah ngasih nasi bungkus nasi goreng itu, apalagi Indomie,” canda Usin diikuti dengan peserta yang tertawa dan bertepuk tangan.

Disampaikan Usin, masalah di Kebun Beler ini tidak jauh-jauh dari masalah siring. Kalau hujan dikit sudah kebanjiran, dan seharusnya Pemda provinsi dan Pemkot tidak saling lempar, terlebih masalah ini adalah masalah sepanjang tahun.

Usin menerangkan, bahwa proses perencanaan pembangunan itu ada dua jalur, pertama jalur eksekutif, yang kedua jalur legislatif.

“Jalur eksekutif yang diamanahkan dalam peraturan perencanaan pembangunan, itu ada Musrenbang,” tuturnya.

“Usulan-usulan dari RT disampaikan, direkap di kelurahan. Di kelurahan direkap lagi di kecamatan, namanya Musrenbangcam. Dari kecamatan begitu juga, direkap lagi masuk Musrenbang kota. Musrenbang kota tidak cukup diajukan lagi ke provinsi dalam Musrenbangprov,” terang Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH.

Ia juga menjelaskan, ada jalur usulan lewat legislatif melalui penyerapan aspirasi baik dalam reses, kunjungan, Sidak ke masyarakat atau melalui rapat kerja komisi dan pembahasan komisi-komisi di DPRD.

“Contohnya saya di komisi I, saya membahas khusus masalah-masalah keamanan, pemerintahan, pertanahan, dan bidang lain. Di komisi II membahas soal keuangan, BUMD, Bank Bengkulu, pokoknya terkait soal uang,” ujarnya.

Lalu, di komisi III membahas infrastruktur, pembangunan termasuk siring, jalan, irigasi, dan masalah-masalah pemukiman. Masalah lingkungan hidup dan kehutanan.

Sedangkan komisi IV, membahas masalah kesehatan, pendidikan, dan segala macam di bidangnya.

Dalam moment reses menjaring aspirasi ini, terang Usin, sebetulnya bukan masalah komisi berapa.

Namun sebagai anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Kota Bengkulu, dirinya menyerap usulan-usulan dan keluhan dari RT, kelurahan, kecamatan dan aspirasi warga kota yang tidak bisa terakomodir dalam APBD kota, bisa diakomodir di dalam APBD provinsi.

Terhadap keluhan soal banjir ini, kata Usin, sebenarnya sudah berkali-kali masalah ini dibahas.

“Karena memang posisinya itu dataran rendah. Sama dengan Rawa Makmur, Tanjung Agung, Semarang, Surabaya. Pokoknya kalau Surabaya banjir, berarti air sudah di bubungan kalau di Rawa Makmur. Karena kita mendapatkan kiriman, sama dengan Jakarta mendapatkan kiriman dari Bogor,” tambah mantan pengacara ini.

Usin mengatakan, hal ini dikarenakan mereka yang melakukan perencanaan pembangunan itu tidak memahami kebutuhan.

“Ini masalahnya sudah saya sampaikan, oh saya telusuri di Pemda kota, saya WA pak Wali. Kira-kira itu siring punya kota atau provinsi. Yang di sini punya provinsi,” ujar mantan aktivis 98 ini di hadapan warga.

Bahkan dari hasil pertemuan ini, terang Usin, dirinya sudah menyampaikan dan membacakan di depan paripurna.

“Seharusnya, Tim TAPD Provinsi itu membaca hasil reses kami yang di DPRD, harusnya memilih mana yang prioritas, mana yang tidak,” ungkap dia.

Usin juga menyampaikan, dalam hal ini semua harus saling mengingatkan.

“Nanti habis pertemuan ini kita rekam dan ambil foto, bila perlu nanti saya undang bu RT pak RT kalau bisa sampaikan dengan pak lurah, apakah kita undang ke sini atau kita ke dinas (terkait). Kita sampaikan,” terang legislator Hanura Bengkulu

“Kalau memang di kota tidak terakomodir, saya minta surat yang bapak/ibu ajukan kemarin, surat itu sebagai pegangan saya mengajukan,” pungkasnya. (JR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here